Batas lapor SPT Masa PPh 21: tanggal 20 tiap bulan

SPT Masa PPh 21/26 dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sesuai PMK 81/2024 Pasal 171 dan Pasal 173. Bila tanggal 20 jatuh pada hari libur — termasuk Sabtu, Minggu, libur nasional, hari yang diliburkan untuk pemilu, atau cuti bersama — batas lapor maju ke hari kerja berikutnya. Berbeda dengan batas setor yang jatuh tanggal 15, batas lapor berpatokan pada tanggal 20, namun jarak keduanya bisa berbeda-beda setiap bulan karena setor dan lapor dapat bergeser secara terpisah akibat hari libur yang berbeda.

Pengertian SPT Masa PPh 21 dan kapan wajib dilaporkan

SPT Masa PPh 21 adalah laporan bulanan yang dibuat pemberi kerja untuk melaporkan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji, upah, honorarium, atau penghasilan lain yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai dalam satu masa pajak. Masa pajak yang dimaksud adalah bulan penghasilan dibayarkan, bukan bulan saat laporan dibuat. Setiap pemberi kerja yang memiliki kewajiban memotong PPh 21 wajib menyampaikan SPT Masa ini setiap bulan, selama masih ada penghasilan pegawai yang dibayarkan pada masa tersebut.

Ketentuan ini diatur dalam PMK 81/2024 Pasal 171 ayat (1) huruf c dan g, ayat (2) huruf a, serta ayat (5)–(6), dengan batas waktu lapor diatur lebih lanjut pada Pasal 173. Dasar hukum yang sama berlaku untuk seluruh masa pajak sepanjang tahun, baik masa pajak biasa maupun masa pajak Desember yang merupakan masa pajak terakhir dalam tahun berjalan.

Tanggal lapor SPT Masa PPh 21 vs batas setor

Banyak pembaca menyamakan batas setor dan batas lapor, padahal keduanya berbeda tanggal dasar. Berikut rangkuman aturan tenggatnya.

Hari libur yang dimaksud mengikuti definisi pada PMK 81/2024 Pasal 100 dan 173, yaitu Sabtu, Minggu, libur nasional, hari yang diliburkan untuk pemilu, dan cuti bersama. Jika tanggal 20 jatuh pada salah satu hari tersebut, batas lapor bukan tanggal 20 itu sendiri melainkan hari kerja berikutnya — ini yang sering membuat orang keliru menghitung tenggat.

Batas lapor PPh 21 bulanan per masa pajak

Karena tanggal 20 bisa bergeser, cara paling aman adalah melihat tabel batas lapor yang sudah memperhitungkan hari libur dan cuti bersama, bukan menghitung sendiri dari tanggal dasar.

Contoh membaca tabel: SPT Masa PPh 21/26 untuk masa Oktober 2026 — yaitu gaji yang dibayarkan pada Oktober 2026 — dilaporkan paling lambat Jumat, 20 November 2026. Untuk masa November 2026, tanggal 20 Desember 2026 jatuh pada hari Minggu, sehingga batas lapornya maju menjadi Senin, 21 Desember 2026. Kolom "lapor paling lambat" sudah memperhitungkan Sabtu, Minggu, dan libur nasional, jadi yang dipakai sebagai patokan adalah tanggal pada kolom tersebut, bukan tanggal 20 secara otomatis.

SPT Masa PPh 21 nihil, apakah wajib lapor?

Jawabannya tetap wajib. SPT Masa PPh 21 masa Oktober 2026 wajib dilaporkan apabila ada penghasilan pegawai yang dibayarkan pada masa tersebut, dan untuk bulan di mana pegawai tetap berhenti bekerja, laporan tetap wajib disampaikan walaupun hasil perhitungannya nihil. Ketentuan ini tertuang dalam PMK 81/2024 Pasal 171 ayat (1) huruf c dan g, ayat (2) huruf a, serta ayat (5)–(6), dan Pasal 173.

Masa Desember memiliki perlakuan khusus karena merupakan masa pajak terakhir dalam satu tahun. SPT Masa PPh 21 masa Desember 2026 wajib dilaporkan walau nihil, sekaligus menjadi momen perhitungan ulang PPh 21 setahun penuh untuk setiap pegawai. Berdasarkan tabel di atas, SPT Masa PPh 21 masa Desember 2026 dilaporkan paling lambat Rabu, 20 Januari 2027.

Hitung otomatis: Lihat seluruh tenggat setor, lapor, BPJS, dan THR dalam satu tampilan di Kalender Kepatuhan HR — gratis dan tanpa perlu mendaftar.

Denda telat lapor SPT Masa PPh 21

Jika SPT Masa PPh 21 dilaporkan setelah batas waktu yang berlaku, sanksinya adalah denda sebesar Rp100.000 sesuai UU KUP Pasal 7 ayat (1). Denda ini berlaku baik untuk SPT Masa biasa maupun SPT Masa nihil, termasuk pada masa Oktober 2026 dan masa Desember 2026 sebagaimana tercatat dalam dasar hukum yang sama. Karena batas lapor bisa bergeser akibat hari libur, kekeliruan menghitung tanggal dasar tanpa memperhatikan pergeseran ini menjadi salah satu penyebab keterlambatan yang sebenarnya bisa dihindari.

Untuk hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dalam BLOK DATA ini — misalnya mekanisme pengajuan keberatan atau pembetulan SPT — ketentuannya mengikuti peraturan instansi perpajakan terkait.

Langkah berikutnya agar tidak telat lapor

Mencatat tanggal 20 setiap bulan di kalender pribadi berisiko meleset saat ada pergeseran akibat hari libur atau cuti bersama, seperti yang terjadi pada beberapa masa pajak di tabel atas. Cara yang lebih aman adalah menggunakan kalender kepatuhan yang sudah menghitung pergeseran tersebut secara otomatis, sehingga Anda hanya perlu melihat tanggal akhir yang sudah pasti.

Selain jadwal lapor, Anda juga bisa menghitung potongan PPh 21 bulanan pegawai dengan Kalkulator PPh 21 sebelum menyusun SPT Masa. Jika perusahaan Anda ingin mengotomatiskan perhitungan PPh 21 dan BPJS sekaligus dalam proses penggajian, pelajari caranya lewat tutorial payroll otomatis PPh 21 dan BPJS di SatuTim. Untuk memastikan tidak ada tenggat yang terlewat, coba Kalender Kepatuhan HR dan pasang pengingatnya di kalender Anda sendiri.