Batas pembayaran BPJS Ketenagakerjaan: tanggal 15

Batas pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja penerima upah adalah tanggal 15 bulan berikutnya, dihitung dari bulan iuran. Artinya, iuran bulan September 2026 wajib dibayar perusahaan paling lambat Kamis, 15 Oktober 2026. Namun salah satu program di dalamnya tidak punya aturan geser ke hari kerja berikutnya, sehingga tanggal amannya sering kali jatuh sebelum tanggal 15, bukan sesudahnya.

Jatuh tempo BPJS Ketenagakerjaan perusahaan: pengertian dasarnya

BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja penerima upah (karyawan dengan gaji tetap) terdiri atas empat program: Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP). Keempat program ini ditagih sekaligus dalam satu tagihan bulanan, bukan dibayar terpisah satu per satu.

Iuran yang dibayarkan adalah iuran bulan lalu, berbeda dengan BPJS Kesehatan yang membayar iuran bulan berjalan dan jatuh tempo setiap tanggal 10. Misalnya, iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan September 2026 dibayar paling lambat Kamis, 15 Oktober 2026 — bukan dibayar pada bulan September itu sendiri.

Pembahasan dalam artikel ini difokuskan pada pekerja penerima upah yang bekerja pada perusahaan. Untuk pekerja bukan penerima upah atau peserta mandiri, ketentuan jatuh tempo dan tata cara pembayarannya mengikuti ketentuan BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku untuk kategori kepesertaan tersebut, bukan jadwal tanggal 15 yang dibahas di sini.

Kenapa batas amannya bukan selalu tanggal 15

Aturan dasar memang menetapkan tanggal 15 bulan berikutnya sebagai batas bayar BPJS Ketenagakerjaan, dengan dasar hukum PP 46/2015 untuk JHT, PP 44/2015 untuk JKK dan JKM, serta PP 45/2015 untuk Jaminan Pensiun. Masalahnya, tanggal 15 tidak selalu jatuh pada hari kerja.

Untuk setoran pajak seperti PPh 21, bila tanggal 15 jatuh pada hari libur, batasnya boleh maju ke hari kerja berikutnya (PMK 81/2024 Pasal 94 & 100). BPJS Ketenagakerjaan tidak mendapat kelonggaran yang sama, sehingga pendekatannya harus dibalik: bayar lebih awal pada hari kerja terakhir yang tersedia, bukan menunggu hari kerja berikutnya.

Jaminan Pensiun tidak punya aturan geser

Dari empat program BPJS Ketenagakerjaan, JHT, JKK, dan JKM masih mungkin dibayar di hari kerja berikutnya bila tanggal 15 jatuh pada hari libur. Namun Jaminan Pensiun (JP) tidak memiliki aturan geser semacam itu (PP 45/2015 Pasal 30 ayat (3)). Karena keempat program ditagih dalam satu tagihan, perusahaan tidak bisa membayar JP belakangan sementara tiga program lain dibayar lebih dulu.

Praktisnya, seluruh tagihan harus lunas paling lambat pada hari kerja terakhir pada atau sebelum tanggal 15, bukan menunggu hari kerja berikutnya bila tanggal 15 kebetulan jatuh pada hari libur. Contoh konkretnya terlihat pada iuran bulan Oktober 2026: tanggal 15 bulan berikutnya, yaitu 15 November 2026, jatuh pada hari Minggu. Untuk setoran PPh 21 masa Oktober 2026, perusahaan masih boleh membayar sampai Senin, 16 November 2026 karena ada aturan geser ke hari kerja berikutnya. Namun untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan Oktober 2026, batas amannya adalah Jumat, 13 November 2026 — hari kerja terakhir sebelum tanggal 15, bukan hari kerja sesudahnya.

Jadwal batas bayar BPJS Ketenagakerjaan per bulan iuran

Tabel berikut merangkum batas bayar BPJS Ketenagakerjaan untuk beberapa bulan iuran mendatang, lengkap dengan tanggal aman bila tanggal 15 jatuh pada hari libur atau cuti bersama.

Perhatikan dua baris yang bergeser cukup jauh: Februari 2027 bergeser dari tanggal 15 Maret ke 5 Maret karena beririsan dengan cuti bersama Idulfitri 1448 H, dan Juli 2027 bergeser dari 15 Agustus ke 13 Agustus karena bertepatan hari Minggu sekaligus libur Maulid Nabi Muhammad SAW.

Apa saja yang dihitung sebagai hari libur saat menentukan tanggal aman

Penentuan hari kerja terakhir pada atau sebelum tanggal 15 tidak hanya memperhitungkan akhir pekan. Menurut aturan pajak yang menjadi acuan perhitungan hari libur (PMK 81/2024 Pasal 100 dan 173), hari libur mencakup Sabtu, Minggu, libur nasional, hari yang diliburkan untuk pemilu, dan cuti bersama. Definisi inilah yang dipakai untuk menentukan tanggal aman pada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, THR, bukti potong BPA1, dan SPT Tahunan.

Karena cuti bersama turut dihitung sebagai hari libur, tanggal aman bisa bergeser lebih jauh dari sekadar menghindari akhir pekan biasa. Contohnya terlihat pada iuran bulan Februari 2027: tanggal 15 Maret 2027 sebenarnya jatuh hari Senin, namun bergeser jauh ke Jumat, 5 Maret 2027 karena beririsan dengan Hari Suci Nyepi dan cuti bersama Idulfitri 1448 H. Data libur nasional dan cuti bersama ini mengacu pada SKB Menteri Agama No. 1497/2025, Menteri Ketenagakerjaan No. 2/2025, dan MenPANRB No. 5/2025 untuk tahun 2026, serta SKB Menteri Agama No. 1205/2026, Menteri Ketenagakerjaan No. 3/2026, dan MenPANRB No. 2/2026 untuk tahun 2027.

Perusahaan yang hanya menandai tanggal 15 di kalender kerja berisiko kaget saat mendapati periode tersebut sudah masuk rangkaian cuti bersama berhari-hari sebelumnya. Mencatat tanggal aman sejak jauh hari, bukan menunggu mendekati tanggal 15, membantu menghindari situasi tersebut, terutama ketika periode iuran bertepatan dengan hari besar keagamaan yang diikuti cuti bersama panjang.

Contoh perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar sekaligus

Sebagai gambaran, berikut contoh iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan dengan upah Rp10.000.000, kategori risiko kecelakaan kerja rendah, periode iuran Oktober 2026. Angka ini mencerminkan total yang dibayar perusahaan dalam satu tagihan; bagian karyawan sudah termasuk di dalamnya karena dipotong dari gaji.

Total iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan ini adalah Rp954.000 per bulan, dibayar perusahaan dalam satu tagihan paling lambat tanggal aman yang berlaku untuk periode tersebut.

Hitung otomatis: Lacak tanggal aman BPJS Ketenagakerjaan, PPh 21, dan THR dalam satu tempat lewat Kalender Kepatuhan HR — gratis, tanpa perlu mendaftar.

Denda telat bayar BPJS Ketenagakerjaan perusahaan

Bila perusahaan terlambat membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dari batas yang berlaku, dikenakan denda 2% per bulan keterlambatan. Dasar hukumnya adalah PP 46/2015 Pasal 19 ayat (2)–(3) untuk JHT, PP 44/2015 Pasal 21 ayat (2)–(3) untuk JKK dan JKM, serta PP 45/2015 Pasal 30 ayat (3) untuk Jaminan Pensiun.

Karena denda dihitung per bulan keterlambatan, semakin lama tertunda, semakin besar nilai yang harus ditanggung perusahaan di luar iuran pokoknya. Hal ini berlaku untuk seluruh tagihan sekaligus, bukan hanya pada program yang kebetulan terlambat.

Langkah berikutnya agar BPJS Ketenagakerjaan selalu tepat waktu

Mengetahui batas pembayaran saja tidak cukup bila jadwal penggajian dan jadwal iuran tidak dicocokkan setiap bulan. Perusahaan perlu memastikan nominal iuran dihitung benar sejak awal, misalnya lewat Kalkulator BPJS, sebelum tanggal aman tiba.

Pengecekan ini juga bisa digabungkan dengan perhitungan PPh 21 memakai Kalkulator PPh 21, karena kedua kewajiban sering jatuh tempo berdekatan di bulan yang sama. Bila proses penggajian masih dikerjakan manual, langkah penghitungan PPh 21 dan BPJS bisa dijalankan otomatis lewat Payroll otomatis PPh 21 + BPJS di SatuTim.

Untuk memantau semua tenggat ini dalam satu tampilan — termasuk tanggal aman BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan, lengkap dengan hari libur dan cuti bersama yang memengaruhinya — coba Kalender Kepatuhan HR secara gratis tanpa perlu mendaftar.