Batas setor PPh 21: aturan tanggal 15 dan jadwal libur

Batas setor PPh 21 jatuh paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (PMK 81/2024). Ketentuan batas tanggal 15 ini berlaku efektif sejak tahun 2025, menggantikan ketentuan terdahulu yang menetapkan tanggal 10 sebagai batas penyetoran. Apabila tanggal 15 bertepatan dengan hari libur resmi, penyetoran dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya tanpa dikenakan sanksi.

Memahami tanggal setor PPh 21 sangat penting bagi pemotong pajak, pemberi kerja, staf payroll, dan pengelola administrasi keuangan perusahaan. Keterlambatan dalam penyetoran pajak dapat menimbulkan konsekuensi administratif yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai definisi masa pajak, mekanisme pembuatan kode billing, jadwal pergeseran hari libur, serta perbedaannya dengan tenggat iuran jaminan sosial merupakan hal mendasar yang wajib dikuasai.

Ketentuan batas setor PPh 21 terbaru sesuai PMK 81/2024

Dasar hukum utama yang mengatur batas pembayaran PPh 21 dan PPh 26 saat ini adalah PMK 81/2024 Pasal 94 ayat (2) huruf c dan huruf g. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemotong pajak wajib menyetor pajak yang telah dipotong paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sebelum berlakunya PMK 81/2024 pada tahun 2025, batas penyetoran PPh Pasal 21 diatur paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sejak tahun 2025, batas resmi yang berlaku di seluruh Indonesia adalah tanggal 15.

Masa pajak merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu bulan kalender. Dalam konteks pemotongan PPh Pasal 21, masa pajak mengacu pada bulan ketika penghasilan dibayarkan atau terutang kepada penerima penghasilan. Dengan demikian, pajak yang dipotong atas penghasilan pada bulan berjalan disetorkan pada bulan berikutnya.

Sebagai contoh penentuan masa pajak:

• Pemotongan PPh 21 atas gaji yang dibayarkan pada bulan September 2026 diperlakukan sebagai kewajiban masa pajak September 2026. Batas setor PPh 21 untuk masa ini jatuh pada Kamis, 15 Oktober 2026.
• Pemotongan PPh 21 atas penghasilan bulan Oktober 2026 masuk ke dalam masa pajak Oktober 2026, yang jatuh temponya berada di bulan November 2026.

Dalam pelaksanaan penyetoran ke kas negara, pemotong pajak menyetor dengan kode billing yang dibuat melalui sistem Coretax. Penyetoran ini mencakup seluruh pemotongan PPh Pasal 21 maupun PPh Pasal 26 yang dilakukan terhadap pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga ahli, maupun pihak lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong pajak pada masa pajak bersangkutan. Anda juga dapat menggunakan Kalkulator PPh 21 untuk menghitung pemotongan pajak karyawan secara tepat sebelum menerbitkan kode billing di Coretax.

Aturan pergeseran batas waktu penyetoran saat hari libur

Dalam kalender kerja, tanggal 15 tidak selalu jatuh pada hari kerja normal. Sering kali tanggal 15 bertepatan dengan akhir pekan, hari libur keagamaan, atau hari libur nasional lainnya. Untuk mengantisipasi situasi tersebut, pemerintah menetapkan aturan pergeseran resmi dalam PMK 81/2024 Pasal 100.

Ketentuan PMK 81/2024 Pasal 100 menyatakan bahwa apabila batas waktu penyetoran pajak jatuh pada hari libur, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Aturan ini menegaskan bahwa pemotong pajak diberikan hak untuk melakukan penyetoran pada hari kerja pertama setelah libur berakhir tanpa dianggap terlambat dan tanpa dikenakan denda keterlambatan.

Kategori hari libur menurut aturan pajak sebagaimana diatur dalam PMK 81/2024 Pasal 100 dan Pasal 173 mencakup lima jenis hari libur berikut:

• Hari Sabtu
• Hari Minggu
• Hari libur nasional
• Hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum
• Cuti bersama resmi yang ditetapkan oleh pemerintah

Penetapan hari libur nasional dan cuti bersama di Indonesia didasarkan pada keputusan bersama pemerintah. Untuk tahun 2026, rujukan yang digunakan adalah SKB Menteri Agama No. 1497/2025, Menteri Ketenagakerjaan No. 2/2025, dan MenPANRB No. 5/2025. Untuk tahun 2027, pemerintah menetapkan jadwal melalui SKB Menteri Agama No. 1205/2026, Menteri Ketenagakerjaan No. 3/2026, dan MenPANRB No. 2/2026. Jadwal lengkap hari libur ini juga dapat Anda pelajari lebih lanjut melalui ulasan resmi mengenai cuti bersama 2027.

Apabila terjadi pergeseran karena hari libur, maka tanggal dasar yaitu tanggal 15 bukan lagi batas akhir yang berlaku. Batas waktu penyetoran yang sah secara hukum adalah tanggal pada hari kerja berikutnya sebagaimana tercantum dalam kolom batas penyetoran paling lambat.

Jadwal batas setor PPh 21 per masa pajak (September 2026 – November 2027)

Tabel berikut menyajikan rincian jadwal batas setor PPh 21 dan PPh 26 per masa pajak mulai dari September 2026 hingga November 2027 dengan memperhitungkan seluruh ketentuan pergeseran hari libur menurut data resmi:

Cara membaca dan memahami pergeseran pada tabel

Untuk memanfaatkan tabel jadwal di atas secara optimal, perhatikan beberapa ketentuan pembacaan berikut:

1. Kolom "Masa pajak" adalah bulan saat penghasilan karyawan dibayarkan atau terutang.
2. Kolom "Tanggal 15 bulan berikutnya" merupakan tanggal jatuh tempo dasar sebelum memperhitungkan kalender libur.
3. Kolom "Setor paling lambat" merupakan batas waktu final yang telah memperhitungkan hari Sabtu, Minggu, libur nasional, dan cuti bersama.

Sebagai contoh kasus pergeseran yang tercantum dalam tabel:

• Pada masa pajak Oktober 2026, tanggal 15 November 2026 bertepatan dengan hari Minggu. Berdasarkan aturan PMK 81/2024 Pasal 100, batas waktu penyetoran bergeser ke hari kerja berikutnya, yaitu Senin, 16 November 2026.
• Pada masa pajak Februari 2027, tanggal 15 Maret 2027 merupakan hari cuti bersama Idulfitri 1448 H. Karena cuti bersama diakui sebagai hari libur perpajakan, batas penyetoran bergeser ke hari kerja berikutnya, yaitu Selasa, 16 Maret 2027.
• Pada masa pajak April 2027, tanggal 15 Mei 2027 bertepatan dengan hari Sabtu. Setelah hari Sabtu tersebut, terdapat rangkaian libur Iduladha 1448 H, cuti bersama Iduladha 1448 H, cuti bersama Waisak, dan Hari Raya Waisak 2571 BE. Hari kerja pertama setelah rangkaian libur panjang tersebut adalah Jumat, 21 Mei 2027. Dengan demikian, batas penyetoran bergeser hingga Jumat, 21 Mei 2027.
• Pada masa pajak Juli 2027, tanggal 15 Agustus 2027 jatuh pada hari Minggu yang juga bertepatan dengan libur Maulid Nabi Muhammad SAW. Batas penyetoran PPh 21 bergeser ke hari kerja berikutnya, yaitu Senin, 16 Agustus 2027.

Hitung otomatis: Pantau semua tenggat pajak, BPJS, dan THR tanpa khawatir terlewat hari libur dengan Kalender Kepatuhan HR secara gratis langsung di browser Anda.

Perbedaan aturan geser PPh 21 dengan BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 15

Banyak praktisi payroll dan HR mengasumsikan bahwa seluruh kewajiban perusahaan yang jatuh pada tanggal 15 memiliki aturan pergeseran yang sama ketika bertepatan dengan hari libur. Namun, ketentuan antara administrasi perpajakan dan jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki dasar hukum dan perlakuan yang berbeda.

Kewajiban penyetoran PPh 21 diatur oleh PMK 81/2024 Pasal 94 dan Pasal 100, yang secara eksplisit memberikan izin pergeseran maju ke hari kerja berikutnya bila batas waktu jatuh pada hari libur. Sebaliknya, iuran BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam PP 46/2015, PP 44/2015, dan PP 45/2015. Peraturan tersebut menetapkan batas pembayaran iuran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Perbedaan penting timbul karena program jaminan sosial, khususnya Jaminan Pensiun, tidak memiliki aturan tertulis yang mengizinkan pergeseran pembayaran maju ke hari kerja berikutnya saat tanggal 15 adalah hari libur. Sebagai contoh perbandingan pada Minggu, 15 November 2026:

• Untuk PPh 21 masa Oktober 2026, pemotong pajak secara hukum boleh menyetor paling lambat Senin, 16 November 2026.
• Untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan Oktober 2026, perusahaan sebaiknya melakukan pembayaran paling lambat Jumat, 13 November 2026.

Hari kerja terakhir pada atau sebelum tanggal batas tersebut dikenal dengan istilah "tanggal aman". Konsep tanggal aman diterapkan untuk mencegah keterlambatan akibat ketiadaan aturan geser pada regulasi terkait.

Berikut ringkasan perbandingan aturan batas waktu dan pergeseran hari libur untuk seluruh kewajiban kepatuhan utama perusahaan:

Prinsip tanggal aman tidak hanya berlaku pada iuran BPJS Ketenagakerjaan. Iuran BPJS Kesehatan wajib dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan sesuai Perpres 82/2018 Pasal 39. Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya (H-7) berdasarkan Permenaker 6/2016 Pasal 5 dan tidak digeser, melainkan dibayarkan lebih awal. Bukti potong BPA1 wajib diberikan paling lambat 1 bulan setelah masa Desember yaitu 31 Januari menurut PER-11/PJ/2025 Pasal 7. Selain itu, SPT Tahunan orang pribadi (31 Maret) dan SPT Tahunan badan (30 April) berdasarkan PMK 81/2024 Pasal 169 juga tidak digeser.

Batas pelaporan SPT Masa dan sanksi denda telat setor PPh 21

Selain kewajiban menyetor pajak, pemotong pajak juga berkewajiban menyampaikan laporan pajak melalui SPT Masa PPh 21/26. Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh 21/26 diatur dalam PMK 81/2024 Pasal 171 dan Pasal 173, yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Ketentuan pergeseran hari libur juga berlaku penuh untuk batas pelaporan SPT Masa PPh 21/26. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, libur nasional, hari libur pemilu, atau cuti bersama, pelaporan dapat disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya sesuai PMK 81/2024 Pasal 173.

Apabila pemotong pajak tidak menyetorkan pajak tepat waktu, terdapat konsekuensi hukum perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 9 ayat 2a, keterlambatan pembayaran pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga per bulan. Sanksi bunga per bulan tersebut dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dilakukan.

Untuk menghindari pengenaan sanksi bunga per bulan akibat keterlambatan, perusahaan perlu memastikan alur kerja payroll dan otorisasi pembayaran telah diselesaikan sebelum batas waktu berakhir. Pembuatan kode billing di Coretax sebaiknya dilakukan lebih awal agar proses transfer dana ke kas negara tidak terhambat kendala teknis perbankan pada hari jatuh tempo.

Langkah praktis menjaga kepatuhan tenggat perpajakan dan payroll

Agar pengelolaan kepatuhan administrasi perusahaan berjalan tertib, perusahaan perlu menyelaraskan kalender kerja internal dengan jadwal resmi pemerintah. Pemahaman batas setor PPh 21 setiap tanggal 15 dan pelaporan SPT Masa setiap tanggal 20 perlu didukung oleh pencatatan tanggal-tanggal penting lainnya sepanjang tahun.

Beberapa kewajiban ketenagakerjaan dan administrasi tahunan yang wajib dicatat meliputi:

• Pembayaran THR Natal 2026 paling lambat dibayarkan Jumat, 18 Desember 2026.
• Pembayaran THR Idulfitri 2027 paling lambat dibayarkan Rabu, 3 Maret 2027.
• Pelaporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) tahunan dilakukan pada periode 1–31 Desember sesuai Permenaker 18/2017 Pasal 5.
• Penyesuaian upah minimum baru (UMP/UMK) yang mulai berlaku setiap 1 Januari berdasarkan PP 36/2021 jo. PP 51/2023 jo. PP 49/2025.

Pengelolaan jadwal kepatuhan yang kompleks dapat dipermudah dengan memanfaatkan pengingat digital. Di platform SatuTim, Anda dapat memastikan seluruh kewajiban payroll dan pajak dipantau secara teratur. Anda juga dapat berlangganan kalender kepatuhan ke Google Calendar atau iPhone serta memasang pengingat otomatis di ponsel tanpa biaya melalui Kalender Kepatuhan HR. Gunakan pengingat ini untuk memantau jatuh tempo PPh 21, BPJS, dan tenggat ketenagakerjaan secara tepat waktu.