Cara menghitung gaji bersih setelah BPJS dan PPh 21

Cara menghitung gaji bersih adalah dengan mengurangi gaji kotor (gaji pokok ditambah tunjangan) dengan iuran BPJS bagian karyawan dan potongan PPh 21 bulanan. Sebagai gambaran nyata, karyawan dengan gaji kotor Rp10.000.000 berstatus TK/0 akan menerima gaji bersih bulanan sebesar Rp9.337.900 setelah dipotong iuran BPJS pegawai Rp400.000 dan PPh 21 TER sebesar Rp262.100.

Memahami rincian pemotongan ini sangat penting bagi pemberi kerja maupun pekerja agar tidak terjadi salah paham saat slip gaji diterbitkan. Baik saat proses negosiasi upah maupun evaluasi slip gaji bulanan, pemahaman mengenai komponen pengurang dan penambah pajak menjadi kunci utama.

Rumus dasar dan cara menghitung gaji bersih sebulan

Banyak orang mengira gaji bersih atau take home pay langsung didapat dari gaji pokok dikurangi persentase pajak penghasilan semata. Padahal, perhitungan upah di Indonesia melibatkan dua regulasi utama, yaitu pemotongan jaminan sosial tenaga kerja dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21.

Secara matematis, rumus cara menghitung take home pay bulanan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Gaji bersih = gaji kotor (gaji pokok + tunjangan) − iuran BPJS bagian karyawan − PPh 21 yang dipotong

Gaji kotor mencakup seluruh komponen imbalan kerja rutin, seperti gaji pokok dan tunjangan tetap maupun tunjangan tidak tetap. Dari jumlah tersebut, perusahaan akan memotong kewajiban iuran jaminan sosial yang menjadi porsi karyawan. Setelah itu, perusahaan menghitung dan memotong pajak penghasilan bulanan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dasar hukum pemotongan pajak penghasilan karyawan untuk periode Januari sampai November mengacu pada mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai PP 58/2023 dan PMK 168/2023. Pemotongan BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah merujuk pada ketentuan Perpres 64/2020. Sementara itu, perhitungan PPh 21 pada bulan Desember akan dihitung ulang secara akumulatif selama setahun, sehingga nominal gaji bersih pada bulan Desember bisa berbeda dibanding bulan-bulan sebelumnya.

Komponen potongan BPJS dan aturan batas upah

Dalam menghitung potongan jaminan sosial, karyawan wajib memahami bahwa tidak semua iuran BPJS ditanggung oleh pekerja. Ada bagian yang dibayar oleh pemberi kerja (perusahaan) dan ada bagian yang dipotong langsung dari upah pekerja setiap bulan.

Iuran BPJS yang menjadi pengurang langsung dari slip gaji karyawan terdiri atas tiga pos:

1. BPJS Kesehatan bagian karyawan sebesar 1% dari upah, dengan batas tertinggi (plafon upah) sebesar Rp12.000.000 sesuai Perpres 64/2020.
2. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT) bagian karyawan sebesar 2% dari upah, tanpa batas plafon upah.
3. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (JP) bagian karyawan sebesar 1% dari upah, dengan batas plafon upah sebesar Rp11.086.300 sejak Maret 2026.

Adanya batas plafon upah berarti jika upah seorang pekerja melampaui batas tersebut, dasar pengali persentase iuran tidak memakai upah riil, melainkan memakai angka batas tertinggi yang ditetapkan regulasi. Misalnya, untuk pekerja dengan upah di atas plafon upah, pemotongan iuran BPJS Kesehatan dan Jaminan Pensiun masing-masing dihitung dari nilai batas maksimal yang berlaku.

Hal penting yang sering menimbulkan kebingungan adalah perlakuan premi BPJS yang dibayarkan oleh perusahaan. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,54% (untuk tingkat risiko rendah), Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%, serta BPJS Kesehatan bagian perusahaan sebesar 4% dibayarkan penuh oleh pemberi kerja. Premi ini sama sekali tidak memotong gaji karyawan, tetapi aturan perpajakan mewajibkan nilai premi tersebut dimasukkan sebagai penambah penghasilan bruto untuk menghitung dasar PPh 21 TER.

Langkah dan cara hitung gaji bersih karyawan

Agar proses hitungan berjalan rapi dan tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan besaran pajak maupun iuran, Anda dapat mengikuti langkah-langkah terstruktur berikut ini:

1. Menghitung total gaji kotor sebulan. Jumlahkan seluruh hak pendapatan rutin karyawan, yang mencakup gaji pokok dan tunjangan bulanan yang diterima pada periode kerja terkait.
2. Menghitung premi asuransi jaminan sosial yang dibayar perusahaan. Hitung nilai JKK (asumsi tingkat risiko rendah 0,54%), JKM (0,3%), dan BPJS Kesehatan porsi perusahaan (4%). Ketiga angka ini dijumlahkan dengan gaji kotor untuk mendapatkan nilai Bruto TER perpajakan.
3. Menentukan kategori TER dan nominal PPh 21 sebulan. Berdasarkan status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) karyawan, tentukan kategori TER (misalnya status TK/0 masuk Kategori A). Kalikan persentase tarif TER yang sesuai dengan nilai Bruto TER yang sudah dihitung pada langkah sebelumnya.
4. Menghitung potongan iuran BPJS porsi karyawan. Hitung pemotongan gaji untuk BPJS Kesehatan (1% dengan plafon upah Rp12.000.000), JHT (2% tanpa plafon), dan Jaminan Pensiun (1% dengan plafon upah Rp11.086.300 sejak Maret 2026).
5. Mengurangkan potongan dari gaji kotor. Kurangkan gaji kotor awal dengan total iuran BPJS porsi karyawan dan nominal PPh 21 TER. Hasil akhir dari pengurangan inilah yang menjadi gaji bersih atau uang yang ditransfer ke rekening karyawan.

Hitung otomatis: Ingin mengetahui estimasi take home pay bulanan Anda tanpa perlu rumus manual? Manfaatkan Kalkulator Gaji Bersih SatuTim untuk simulasi instan potongan BPJS dan PPh 21 TER.

Contoh cara menghitung gaji bersih setelah pajak dan bpjs (gaji 10 juta)

Untuk melihat bagaimana seluruh aturan di atas diterapkan dalam angka riil, mari perhatikan contoh terhitung dengan asumsi karyawan menerima gaji pokok Rp10.000.000 per bulan tanpa tunjangan lain, berstatus TK/0 (tidak kawin tanpa tanggungan), memiliki NPWP, dan dihitung pada periode Oktober 2026.

Langkah pertama adalah menghitung premi jaminan sosial yang ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh penghasilan bruto pajak:

• Premi JKK dibayar perusahaan (0,54%): Rp10.000.000 × 0,54% = Rp54.000
• Premi JKM dibayar perusahaan (0,3%): Rp10.000.000 × 0,3% = Rp30.000
• Premi BPJS Kesehatan dibayar perusahaan (4%): Rp10.000.000 × 4% = Rp400.000
• Total premi asuransi dibayar perusahaan: Rp54.000 + Rp30.000 + Rp400.000 = Rp484.000
• Nilai Bruto TER: Rp10.000.000 + Rp484.000 = Rp10.484.000

Langkah kedua adalah menentukan PPh 21 bulanan berdasarkan aturan PP 58/2023 dan PMK 168/2023. Karyawan dengan status TK/0 masuk dalam klasifikasi TER Kategori A. Dengan nilai Bruto TER sebesar Rp10.484.000, tarif efektif bulanan yang dikenakan adalah 2,5%:

• PPh 21 sebulan: Rp10.484.000 × 2,5% = Rp262.100

Langkah ketiga adalah menghitung potongan iuran BPJS yang langsung mengurangi upah karyawan:

• Iuran BPJS Kesehatan (1%): Rp10.000.000 × 1% = Rp100.000
• Iuran BPJS JHT (2%): Rp10.000.000 × 2% = Rp200.000
• Iuran BPJS JP (1%): Rp10.000.000 × 1% = Rp100.000 (karena upah masih di bawah plafon upah Rp11.086.300)
• Total potongan BPJS pegawai: Rp100.000 + Rp200.000 + Rp100.000 = Rp400.000

Langkah terakhir adalah menghitung gaji bersih yang menjadi hak karyawan:

• Gaji kotor: Rp10.000.000
• Potongan BPJS pegawai: Rp400.000
• Potongan PPh 21: Rp262.100
• Gaji bersih: Rp10.000.000 − Rp400.000 − Rp262.100 = Rp9.337.900

Melalui hitungan ini terlihat jelas bahwa premi jaminan perusahaan sebesar Rp484.000 tidak mengurangi gaji karyawan, melainkan hanya berfungsi membentuk nilai Bruto TER Rp10.484.000 sehingga potongan pajak PPh 21 menjadi Rp262.100.

Tabel perbandingan take home pay berbagai level gaji

Besaran gaji kotor dan status keluarga sangat menentukan persentase potongan pajak penghasilan bulanan. Sebagai panduan praktis, berikut adalah tabel perbandingan gaji bersih per bulan untuk periode Januari sampai November bagi karyawan berstatus TK/0 (lajang tanpa tanggungan) berdasarkan data kalkulasi per 16 Oktober 2026:

Pada tingkat penghasilan Rp15.000.000, total potongan BPJS karyawan adalah Rp530.863 karena pemotongan BPJS Kesehatan dan Jaminan Pensiun sama-sama mengikuti plafon upah masing-masing (Rp12.000.000 dan Rp11.086.300). Pada gaji kotor Rp20.000.000, total potongan BPJS karyawan menjadi Rp630.863 karena pemotongan BPJS Kesehatan dan Jaminan Pensiun juga sama-sama mencapai batas plafon upah yang berlaku.

Sementara itu, status perkawinan dan jumlah tanggungan juga memengaruhi besaran tarif TER. Karyawan yang telah menikah dan memiliki tanggungan akan mendapatkan kategori TER yang berbeda dengan tarif yang lebih rendah. Berikut adalah tabel gaji bersih untuk status K/1 (menikah dengan 1 tanggungan):

Perbedaan status dari TK/0 menjadi K/1 pada gaji Rp10.000.000 menghasilkan perbedaan potongan pajak bulanan dari Rp262.100 menjadi Rp157.260. Hal ini menyebabkan take home pay yang diterima karyawan meningkat dari Rp9.337.900 menjadi Rp9.442.740, meskipun nominal iuran BPJS yang dibayarkan tetap sama yaitu Rp400.000.

Bagi Anda yang berpenghasilan di kisaran upah minimum, Anda juga dapat membaca panduan terkait PPh 21 gaji 5 juta untuk memahami mekanisme batasan penghasilan kena pajak.

Periksa komponen slip gaji dan langkah berikutnya

Setelah memahami seluruh tahapan perhitungan gaji bersih, langkah berikutnya bagi karyawan maupun pemilik usaha adalah melakukan pemeriksaan berkala pada rincian slip upah. Pastikan status PTKP yang tercatat pada sistem administrasi perusahaan sudah sesuai dengan kondisi keluarga terkini agar tarif PPh 21 TER yang diterapkan tidak keliru.

Bagi pelamar kerja yang sedang bernegosiasi upah, pahami perbedaan penawaran upah kotor (gross) dan upah bersih (nett). Anda dapat membaca panduan khusus mengenai cara mengisi take home pay saat proses rekrutmen agar ekspektasi penghasilan yang masuk ke rekening sesuai rencana keuangan Anda.

Bagi staf HRD atau pemilik usaha yang mengelola administrasi internal, Anda dapat memanfaatkan instrumen pendukung seperti Kalkulator PPh 21 untuk verifikasi pajak bulanan serta Kalkulator BPJS untuk memastikan akurasi iuran jaminan sosial sesuai batas plafon upah.

Bila Anda ingin menghitung simulasi upah dari nominal bersih ke nominal kotor secara bolak-balik, Anda dapat langsung mencoba Kalkulator Gaji Bersih SatuTim tanpa biaya dan tanpa perlu mendaftar akun.