Pekerja yang memasuki usia pensiun berhak atas 1,75× uang pesangon, ditambah 1× uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH), sesuai PP 35/2021 Pasal 56. Uang pesangon dan UPMK dihitung dari masa kerja menurut tabel PP 35/2021 Pasal 40, kemudian dikalikan dengan pengali 1,75× dan 1× secara berurutan. Seluruh komponen ini kena pajak penghasilan (PPh 21) yang dipotong final sesuai PP 68/2009, dengan tarif berlapis mulai 0% untuk Rp50.000.000 pertama.
Rumus pesangon pensiun karyawan swasta
Secara sederhana, rumusnya begini: uang pesangon pensiun = 1,75× nilai uang pesangon (UP) sesuai masa kerja × upah sebulan. Sementara UPMK pensiun = 1× nilai UPMK sesuai masa kerja × upah sebulan. Upah sebulan yang dimaksud adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap, bukan total take-home pay yang sudah termasuk tunjangan tidak tetap atau bonus.
Pengali ini tidak sama untuk semua alasan pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut PP 35/2021, pensiun mendapat pengali 1,75× uang pesangon, sedangkan PHK karena efisiensi akibat perusahaan rugi hanya mendapat 0,5×, dan pekerja yang mengundurkan diri sendiri umumnya hanya menerima uang penggantian hak ditambah uang pisah. Karena itu, mengetahui alasan PHK yang tepat sangat menentukan besaran yang seharusnya diterima.
Dasar hukum yang dipakai
Nilai uang pesangon dan UPMK dalam PP 35/2021 adalah batas minimum. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 168/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa frasa "paling sedikit" berarti perusahaan boleh memberikan lebih besar lewat perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja bersama (PKB). Jadi angka pada tabel di bawah ini adalah batas minimum yang wajib dipenuhi, bukan batas maksimum.
Tabel uang pesangon menurut masa kerja (PP 35/2021 Pasal 40 ayat 2)
| Masa kerja | Uang pesangon |
|---|---|
| kurang dari 1 tahun | 1 bulan upah |
| 1 sampai kurang dari 2 tahun | 2 bulan upah |
| 2 sampai kurang dari 3 tahun | 3 bulan upah |
| 3 sampai kurang dari 4 tahun | 4 bulan upah |
| 4 sampai kurang dari 5 tahun | 5 bulan upah |
| 5 sampai kurang dari 6 tahun | 6 bulan upah |
| 6 sampai kurang dari 7 tahun | 7 bulan upah |
| 7 sampai kurang dari 8 tahun | 8 bulan upah |
| 8 tahun atau lebih | 9 bulan upah |
Angka pada tabel ini lalu dikalikan 1,75× khusus untuk kasus pensiun, bukan dipakai apa adanya.
Tabel UPMK menurut masa kerja (PP 35/2021 Pasal 40 ayat 3)
| Masa kerja | UPMK |
|---|---|
| 3 sampai kurang dari 6 tahun | 2 bulan upah |
| 6 sampai kurang dari 9 tahun | 3 bulan upah |
| 9 sampai kurang dari 12 tahun | 4 bulan upah |
| 12 sampai kurang dari 15 tahun | 5 bulan upah |
| 15 sampai kurang dari 18 tahun | 6 bulan upah |
| 18 sampai kurang dari 21 tahun | 7 bulan upah |
| 21 sampai kurang dari 24 tahun | 8 bulan upah |
| 24 tahun atau lebih | 10 bulan upah |
Untuk pensiun, nilai UPMK ini dikalikan 1× saja — berbeda dari uang pesangon yang dikalikan 1,75×. Pekerja dengan masa kerja di bawah 3 tahun tidak mendapat UPMK karena tabel ini baru mulai berlaku dari masa kerja 3 tahun.
Apa saja termasuk uang penggantian hak (UPH)?
Selain uang pesangon dan UPMK, pekerja pensiun juga berhak atas UPH, yang terdiri dari: sisa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; ongkos pulang pekerja dan keluarganya ke tempat ia diterima bekerja; dan hak lain sesuai PK, PP, atau PKB di perusahaan tersebut.
Untuk menghitung nilai sisa cuti, upah sehari dihitung dari upah sebulan dibagi 21 jika perusahaan menerapkan 5 hari kerja seminggu, atau dibagi 25 jika menerapkan 6 hari kerja seminggu. Karena jumlah sisa cuti dan kebijakan ongkos pulang berbeda untuk setiap pekerja, nilai UPH tidak dimasukkan dalam contoh perhitungan di bawah dan sebaiknya dicek langsung berdasarkan catatan cuti serta kebijakan perusahaan masing-masing.
Hitung otomatis: Masukkan masa kerja, upah, dan alasan PHK ke Kalkulator Pesangon untuk melihat rincian uang pesangon, UPMK, UPH, dan PPh 21 final tanpa menghitung manual satu per satu.
Contoh perhitungan pesangon pensiun masa kerja 20 tahun
Berikut contoh terhitung untuk pekerja yang memasuki usia pensiun dengan masa kerja 20 tahun dan upah Rp10.000.000 sebulan, dihitung per 12 Oktober 2026.
Langkah pertama, tentukan nilai uang pesangon dari tabel masa kerja. Masa kerja 20 tahun masuk kategori "8 tahun atau lebih", sehingga nilainya 9 bulan upah. Karena alasannya pensiun, nilai ini dikalikan 1,75×, menghasilkan 15,75 bulan upah, atau Rp157.500.000 (15,75 bulan × Rp10.000.000).
Langkah kedua, tentukan nilai UPMK. Masa kerja 20 tahun masuk kategori "18 sampai kurang dari 21 tahun", sehingga nilainya 7 bulan upah. Untuk pensiun, UPMK dikalikan 1×, sehingga hasilnya tetap 7 bulan upah: 7 bulan × Rp10.000.000 = Rp70.000.000.
Langkah ketiga, jumlahkan uang pesangon dan UPMK untuk mendapat total bruto: Rp157.500.000 + Rp70.000.000 = Rp227.500.000. Dari total bruto ini, PPh 21 final yang dipotong adalah Rp21.625.000, sehingga jumlah yang diterima bersih adalah Rp205.875.000.
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Uang pesangon (9 bulan × 1,75×) | Rp157.500.000 |
| UPMK (7 bulan × 1×) | Rp70.000.000 |
| Total bruto | Rp227.500.000 |
| PPh 21 final | Rp21.625.000 |
| Diterima bersih | Rp205.875.000 |
Pajak PPh 21 final atas pesangon pensiun
Seluruh komponen pesangon, UPMK, UPH, dan uang pisah dipotong PPh 21 yang bersifat final sesuai PP 68/2009. Artinya, tarif dihitung berlapis sesuai jumlah bruto total, bukan digabung dengan tarif progresif penghasilan bulanan biasa.
| Jumlah bruto pesangon | Tarif |
|---|---|
| sampai Rp50.000.000 | 0% |
| di atas Rp50.000.000 sampai Rp100.000.000 | 5% |
| di atas Rp100.000.000 sampai Rp500.000.000 | 15% |
| di atas Rp500.000.000 | 25% |
Sebagai pembanding dengan masa kerja lebih pendek, pekerja pensiun dengan masa kerja 10 tahun dan upah Rp7.000.000 sebulan mendapat uang pesangon 9 bulan dengan pengali 1,75× = 15,75 bulan × Rp7.000.000 = Rp110.250.000, ditambah UPMK 4 bulan dengan pengali 1× = 4 bulan × Rp7.000.000 = Rp28.000.000. Total brutonya Rp138.250.000, PPh 21 final yang dipotong Rp8.237.500, sehingga diterima bersih Rp130.012.500. Dua contoh ini menunjukkan cara menghitung uang pesangon dan UPMK pensiun untuk masa kerja dan upah yang berbeda; besaran UPMK memang mengikuti tabel masa kerja, tetapi total pesangon yang diterima juga dipengaruhi oleh besar upah masing-masing pekerja.
Langkah selanjutnya menghitung pesangon pensiun Anda
Jika upah Anda berbeda dari contoh di atas, atau perusahaan memberikan nilai pesangon di atas batas minimum lewat PK/PP/PKB, gunakan angka upah dan ketentuan sesuai perjanjian kerja atau peraturan perusahaan masing-masing sebagai dasar hitung. Untuk komponen UPH seperti sisa cuti, cek dulu sisa hak cuti tahunan Anda — Anda juga bisa memakai Kalkulator Cuti untuk memastikan jumlah hari cuti yang belum diambil sebelum menghitung nilai rupiahnya.
Agar tidak salah hitung manual, terutama saat harus menggabungkan pengali UP, UPMK, dan tarif PPh 21 final berlapis sekaligus, masukkan data masa kerja, upah, dan alasan PHK ke Kalkulator Pesangon. Alat ini gratis, tidak perlu mendaftar, dan langsung menampilkan rincian uang pesangon, UPMK, UPH, serta PPh 21 final sesuai alasan PHK yang Anda pilih, termasuk untuk kasus pensiun seperti dibahas di atas.