Cara menghitung pesangon PHK menurut PP 35/2021 adalah menjumlahkan tiga komponen: uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH), lalu mengalikan UP dan UPMK dengan pengali yang berbeda-beda sesuai alasan PHK. Setelah total bruto didapat, dikurangi PPh 21 final sesuai tarif berlapis. Artikel ini menjelaskan langkah lengkapnya, lengkap dengan tabel pengali per alasan PHK dan contoh terhitung.
Komponen hak PHK yang wajib dihitung
Sebelum masuk ke rumus, Anda perlu memahami tiga komponen yang dihitung mesin hitung pesangon. Ketiganya dihitung dari dasar upah yang sama, yaitu upah pokok ditambah tunjangan tetap sebulan.
Uang pesangon (UP)
Uang pesangon dihitung berdasarkan masa kerja karyawan, mulai dari 1 bulan upah untuk masa kerja kurang dari 1 tahun, hingga 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih. Berikut tabel lengkapnya menurut PP 35/2021 Pasal 40 ayat 2.
| Masa kerja | Uang pesangon |
|---|---|
| kurang dari 1 tahun | 1 bulan upah |
| 1 sampai kurang dari 2 tahun | 2 bulan upah |
| 2 sampai kurang dari 3 tahun | 3 bulan upah |
| 3 sampai kurang dari 4 tahun | 4 bulan upah |
| 4 sampai kurang dari 5 tahun | 5 bulan upah |
| 5 sampai kurang dari 6 tahun | 6 bulan upah |
| 6 sampai kurang dari 7 tahun | 7 bulan upah |
| 7 sampai kurang dari 8 tahun | 8 bulan upah |
| 8 tahun atau lebih | 9 bulan upah |
Uang penghargaan masa kerja (UPMK)
UPMK hanya berlaku untuk karyawan dengan masa kerja minimal 3 tahun. Semakin lama masa kerja, semakin besar jumlah bulan upah yang diberikan, dengan maksimal 10 bulan upah untuk masa kerja 24 tahun atau lebih.
| Masa kerja | UPMK |
|---|---|
| 3 sampai kurang dari 6 tahun | 2 bulan upah |
| 6 sampai kurang dari 9 tahun | 3 bulan upah |
| 9 sampai kurang dari 12 tahun | 4 bulan upah |
| 12 sampai kurang dari 15 tahun | 5 bulan upah |
| 15 sampai kurang dari 18 tahun | 6 bulan upah |
| 18 sampai kurang dari 21 tahun | 7 bulan upah |
| 21 sampai kurang dari 24 tahun | 8 bulan upah |
| 24 tahun atau lebih | 10 bulan upah |
Uang penggantian hak (UPH)
UPH mencakup sisa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ongkos pulang pekerja dan keluarga ke tempat diterima bekerja, serta hak lain sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Untuk menghitung nilai sisa cuti, upah sehari dihitung dari upah sebulan dibagi 21 jika perusahaan menerapkan 5 hari kerja, atau dibagi 25 jika 6 hari kerja.
Cara menghitung pesangon karyawan tetap: langkah demi langkah
Berikut langkah yang dipakai mesin hitung pesangon untuk sampai ke angka yang diterima karyawan secara bersih.
- Tentukan dasar upah, yaitu upah pokok ditambah tunjangan tetap sebulan.
- Hitung masa kerja karyawan secara lengkap untuk menentukan baris UP dan UPMK yang berlaku dari dua tabel di atas.
- Cari pengali UP dan UPMK sesuai alasan PHK pada tabel pengali di bawah, lalu kalikan dengan nilai UP dan UPMK dari dasar upah.
- Hitung UPH, yaitu nilai sisa cuti (upah sebulan dibagi 21 atau 25, dikalikan jumlah hari sisa cuti) ditambah komponen lain yang berlaku sesuai perjanjian kerja.
- Jumlahkan UP, UPMK, dan UPH menjadi total bruto, lalu hitung PPh 21 final sesuai tarif berlapis untuk mendapatkan nilai bersih yang diterima karyawan.
Rumus pesangon PHK 2026 terbaru: pengali menurut alasan PHK
Pengali UP dan UPMK berbeda-beda menurut alasan PHK. Karyawan yang mengundurkan diri, misalnya, tidak mendapat uang pesangon dan UPMK, hanya UPH ditambah uang pisah sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Berikut tabel pengali lengkap menurut PP 35/2021.
| Alasan PHK | Pasal | Uang pesangon | UPMK | Uang pisah |
|---|---|---|---|---|
| Efisiensi untuk mencegah kerugian | Pasal 43 ayat (2) | 1× | 1× | tidak |
| Efisiensi karena perusahaan merugi | Pasal 43 ayat (1) | 0,5× | 1× | tidak |
| Perusahaan tutup karena rugi 2 tahun | Pasal 44 ayat (1) | 0,5× | 1× | tidak |
| Perusahaan tutup bukan karena rugi | Pasal 44 ayat (2) | 1× | 1× | tidak |
| Perusahaan pailit | Pasal 47 | 0,5× | 1× | tidak |
| Pekerja melanggar PK/PP/PKB setelah SP1-SP3 | Pasal 52 ayat (1) | 0,5× | 1× | tidak |
| Mengundurkan diri (resign) | Pasal 50 | tidak | tidak | ya (sesuai PK/PP/PKB) |
| Sakit berkepanjangan / cacat kerja lebih dari 12 bulan | Pasal 55 | 2× | 1× | tidak |
| Memasuki usia pensiun | Pasal 56 | 1,75× | 1× | tidak |
| Pekerja meninggal dunia (dibayar ke ahli waris) | Pasal 57 | 2× | 1× | tidak |
Hitung otomatis: Masukkan upah, masa kerja, dan alasan PHK ke Kalkulator Pesangon untuk mendapatkan rincian UP, UPMK, UPH, dan PPh 21 final sekaligus, untuk berbagai alasan PHK yang berlaku.
Pajak pesangon: PPh 21 final atas pesangon
PPh 21 atas pesangon, termasuk UPMK, UPH, dan uang pisah, bersifat final menurut PP 68/2009. Artinya pajak ini dipotong satu kali saat pembayaran dan tidak digabung lagi dengan penghasilan lain di SPT tahunan. Tarifnya berlapis sesuai jumlah bruto pesangon, bukan dipukul rata satu tarif untuk seluruh nilai.
| Jumlah bruto pesangon | Tarif |
|---|---|
| sampai Rp50.000.000 | 0% |
| di atas Rp50.000.000 sampai Rp100.000.000 | 5% |
| di atas Rp100.000.000 sampai Rp500.000.000 | 15% |
| di atas Rp500.000.000 | 25% |
Perhitungan pesangon PHK 2026: contoh terhitung
Berikut contoh perhitungan untuk alasan PHK efisiensi untuk mencegah kerugian, masa kerja 5 tahun, upah Rp8.000.000, dan sisa cuti 4 hari.
- Uang pesangon: 6 bulan upah dengan pengali 1× = 6 bulan × Rp8.000.000 = Rp48.000.000.
- UPMK: 2 bulan upah dengan pengali 1× = 2 bulan × Rp8.000.000 = Rp16.000.000.
- UPH sisa cuti = Rp8.000.000 ÷ 21 × 4 hari = Rp1.523.810.
- Total bruto = Rp65.523.810; PPh 21 final = Rp776.191; diterima bersih = Rp64.747.619.
Perhitungan ini dilakukan dengan mesin hitung yang sama dengan tools.satutim.id per 10 Oktober 2026. Jika alasan PHK atau masa kerja karyawan Anda berbeda, pengali dan baris tabel yang dipakai juga berbeda, sehingga hasil akhirnya tidak bisa disamakan begitu saja dengan contoh di atas.
Nilai ini batas minimum, bukan angka tetap
Perlu ditegaskan, nilai UP dan UPMK di atas adalah batas minimum. Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 menegaskan frasa \"paling sedikit\" pada ketentuan ini, artinya perusahaan boleh memberikan lebih besar lewat perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jika di tempat Anda bekerja ada komponen tambahan di luar ketentuan ini, hal itu mengikuti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau ketentuan instansi terkait masing-masing, bukan ketentuan minimum PP 35/2021.
Langkah berikutnya untuk menghitung hak PHK Anda
Setelah memahami rumus dan tabel di atas, langkah paling praktis adalah memasukkan data upah, masa kerja, dan alasan PHK Anda langsung ke alat hitung, bukan menghitung manual satu per satu. Sebelum itu, pastikan dulu sisa cuti yang belum diambil dengan Kalkulator Cuti, karena angka ini memengaruhi komponen UPH dalam perhitungan pesangon.
Setelah proses PHK selesai, karyawan biasanya juga membutuhkan Surat Keterangan Kerja untuk keperluan melamar kerja berikutnya. Untuk tim HR atau pemilik UMKM yang ingin menghitung hak PHK secara lengkap beserta pajaknya dalam satu langkah, coba langsung Kalkulator Pesangon dari SatuTim, gratis dan tanpa perlu mendaftar.