Besaran pesangon ditentukan oleh masa kerja dan upah pekerja, sedangkan pengalinya berbeda tergantung alasan PHK, termasuk kondisi keuangan perusahaan. Dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia, cara menghitung pesangon PHK karena efisiensi dibedakan menjadi dua skema utama: efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian yang memberikan hak uang pesangon sebesar 1× ketentuan, serta efisiensi yang diambil akibat perusahaan telah mengalami kerugian dengan pengali 0,5× ketentuan. Di luar uang pesangon pokok tersebut, pekerja yang terkena efisiensi tetap berhak memperoleh uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai masa bakti yang telah diselesaikan.
Memahami perbedaan klausul ini sangat krusial bagi manajemen perusahaan maupun tenaga kerja agar hak kompensasi dibayarkan sesuai payung hukum yang berlaku tanpa ada kekeliruan perhitungan nominal.
Dasar hukum dan perbedaan alasan PHK efisiensi
Landasan utama penetapan hak finansial pekerja saat terjadi pemutusan hubungan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021). Pada Pasal 43 regulasi tersebut, pembuat kebijakan memisahkan secara tegas antara langkah efisiensi preventif dengan langkah efisiensi kuratif.
Pada Pasal 43 ayat (2), efisiensi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian memberikan kompensasi penuh bagi pekerja. Perusahaan yang mengambil keputusan reorganisasi saat neraca keuangan masih berjalan, namun diproyeksikan akan merugi jika tidak memangkas beban operasional, wajib memberikan pengali 1× uang pesangon (UP). Kebijakan ini dirancang untuk melindungi hak buruh ketika badan usaha sejatinya belum jatuh dalam krisis finansial riil.
Sebaliknya, Pasal 43 ayat (1) mengatur efisiensi yang terpaksa dilakukan karena perusahaan telah mengalami kerugian. Karena kondisi keuangan badan usaha sudah dalam posisi defisit nyata, aturan menetapkan pengali uang pesangon sebesar 0,5× ketentuan. Kendati demikian, hak atas uang penghargaan masa kerja (UPMK) pada kedua skenario ini tetap diberikan utuh sebesar 1× ketentuan masa kerja.
Terkait besaran nilai yang diatur dalam regulasi, Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa formulasi dalam PP 35/2021 berkedudukan sebagai batas minimum atau "paling sedikit". Manajemen diperkenankan menyepakati besaran yang lebih tinggi melalui perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja bersama (PKB).
Dasar perhitungan nominal yang dipakai untuk menentukan besaran uang pesangon maupun UPMK adalah upah sebulan, yang terdiri dari komponen upah pokok dan tunjangan tetap yang biasa diterima karyawan setiap periode penggajian.
Tabel perbandingan hak pesangon PHK karena efisiensi dan alasan serupa
Selain klausul efisiensi, regulasi ketenagakerjaan juga mengenal beberapa kondisi pemutusan hubungan kerja lain yang memiliki formula pembayaran hak serupa. Perusahaan tidak dapat memilih klausul secara sepihak tanpa landasan pembukuan atau ketentuan pasal yang sah.
Berikut perbandingan pengali hak PHK menurut PP 35/2021 untuk efisiensi serta kondisi lain yang tercantum dalam regulasi:
| Alasan PHK | Pasal | Uang pesangon | UPMK | Uang pisah |
|---|---|---|---|---|
| Efisiensi untuk mencegah kerugian | Pasal 43 ayat (2) | 1× | 1× | tidak |
| Efisiensi karena perusahaan merugi | Pasal 43 ayat (1) | 0,5× | 1× | tidak |
| Perusahaan tutup karena rugi 2 tahun | Pasal 44 ayat (1) | 0,5× | 1× | tidak |
| Perusahaan tutup bukan karena rugi | Pasal 44 ayat (2) | 1× | 1× | tidak |
| Perusahaan pailit | Pasal 47 | 0,5× | 1× | tidak |
| Pekerja melanggar PK/PP/PKB setelah SP1–SP3 | Pasal 52 ayat (1) | 0,5× | 1× | tidak |
| Mengundurkan diri (resign) | Pasal 50 | tidak | tidak | ya (sesuai PK/PP/PKB) |
| Sakit berkepanjangan / cacat kerja > 12 bulan | Pasal 55 | 2× | 1× | tidak |
| Memasuki usia pensiun | Pasal 56 | 1,75× | 1× | tidak |
| Pekerja meninggal dunia (dibayar ke ahli waris) | Pasal 57 | 2× | 1× | tidak |
Dari tabel di atas, terlihat batasan operasional pemilihan pasal:
- Skenario pengali 1× uang pesangon wajib dipakai apabila perusahaan belum mencatat kerugian riil namun mengambil langkah pencegahan, atau jika perusahaan tutup permanen bukan karena alasan merugi.
- Skenario pengali 0,5× uang pesangon digunakan jika perusahaan terbukti merugi, mengalami penutupan akibat rugi berturut-turut selama 2 tahun, dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, atau pekerja melanggar PK/PP/PKB setelah mendapat SP1–SP3.
Komponen uang pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak
Saat terjadi phk efisiensi, hak kompensasi yang wajib dihitung tidak hanya bertumpu pada uang pesangon semata. Struktur kompensasi PHK terdiri dari tiga komponen utama: uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK), serta uang penggantian hak (UPH).
Besaran standar uang pesangon menurut masa kerja diatur dalam PP 35/2021 Pasal 40 ayat 2 sebagai berikut:
| Masa kerja | Uang pesangon |
|---|---|
| kurang dari 1 tahun | 1 bulan upah |
| 1 sampai kurang dari 2 tahun | 2 bulan upah |
| 2 sampai kurang dari 3 tahun | 3 bulan upah |
| 3 sampai kurang dari 4 tahun | 4 bulan upah |
| 4 sampai kurang dari 5 tahun | 5 bulan upah |
| 5 sampai kurang dari 6 tahun | 6 bulan upah |
| 6 sampai kurang dari 7 tahun | 7 bulan upah |
| 7 sampai kurang dari 8 tahun | 8 bulan upah |
| 8 tahun atau lebih | 9 bulan upah |
Komponen kedua adalah UPMK, yang mulai diperoleh saat pekerja memiliki masa kerja minimal 3 tahun. Besaran menurut PP 35/2021 Pasal 40 ayat 3 adalah:
| Masa kerja | UPMK |
|---|---|
| 3 sampai kurang dari 6 tahun | 2 bulan upah |
| 6 sampai kurang dari 9 tahun | 3 bulan upah |
| 9 sampai kurang dari 12 tahun | 4 bulan upah |
| 12 sampai kurang dari 15 tahun | 5 bulan upah |
| 15 sampai kurang dari 18 tahun | 6 bulan upah |
| 18 sampai kurang dari 21 tahun | 7 bulan upah |
| 21 sampai kurang dari 24 tahun | 8 bulan upah |
| 24 tahun atau lebih | 10 bulan upah |
Komponen ketiga adalah Uang Penggantian Hak (UPH). Komponen ini mencakup sisa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ongkos pulang bagi pekerja dan keluarga ke tempat asal diterima bekerja, serta hak-hak lain yang diatur tersendiri dalam PK, PP, atau PKB. Perhitungan upah sehari untuk pembayaran sisa cuti tahunan dilakukan dengan membagi upah sebulan dengan 21 (untuk skema 5 hari kerja seminggu) atau membagi dengan 25 (untuk skema 6 hari kerja seminggu). Anda dapat memeriksa saldo cuti melalui Kalkulator Cuti.
Simulasi cara menghitung pesangon PHK karena efisiensi
Untuk memahami perbedaan nominal uang pesangon phk karena efisiensi secara riil, perhatikan simulasi perbandingan hak dua pekerja dengan parameter masa kerja dan upah yang identik berikut ini.
Asumsi dasar: Pekerja memiliki masa kerja 5 tahun dan menerima dasar upah (pokok + tunjangan tetap) sebesar Rp8.000.000 per bulan. Berdasarkan tabel masa kerja, masa kerja 5 sampai kurang dari 6 tahun berhak atas standar uang pesangon 6 bulan upah dan UPMK 2 bulan upah.
Contoh 1: Efisiensi untuk mencegah kerugian (Pasal 43 ayat 2)
Pada skenario efisiensi preventif, pengali uang pesangon adalah 1× dan UPMK adalah 1×.- Uang pesangon: 6 bulan upah dengan pengali 1× = 6 bulan × Rp8.000.000 = Rp48.000.000.
- UPMK: 2 bulan upah dengan pengali 1× = 2 bulan × Rp8.000.000 = Rp16.000.000.
- Total bruto: Rp48.000.000 + Rp16.000.000 = Rp64.000.000.
- Pajak penghasilan: PPh 21 final = Rp700.000.
- Hak diterima bersih: Rp63.300.000.
Contoh 2: Efisiensi karena perusahaan merugi (Pasal 43 ayat 1)
Pada skenario pesangon phk karena perusahaan rugi, pengali uang pesangon diturunkan menjadi 0,5×, sementara UPMK tetap 1×.- Uang pesangon: 6 bulan upah dengan pengali 0,5× = 3 bulan × Rp8.000.000 = Rp24.000.000.
- UPMK: 2 bulan upah dengan pengali 1× = 2 bulan × Rp8.000.000 = Rp16.000.000.
- Total bruto: Rp24.000.000 + Rp16.000.000 = Rp40.000.000.
- Pajak penghasilan: PPh 21 final = Rp0.
- Hak diterima bersih: Rp40.000.000.
Perbandingan kedua simulasi di atas memperlihatkan bahwa perubahan dasar alasan pemutusan hubungan kerja menghasilkan selisih hak bruto antara total Rp64.000.000 pada efisiensi preventif dan Rp40.000.000 pada efisiensi akibat kerugian.
Hitung otomatis: Pastikan perhitungan hak akhir masa kerja Anda akurat dengan Kalkulator Pesangon dari SatuTim yang mencakup 22 alasan PHK lengkap dengan potongan pajak final.
Aturan potongan PPh 21 final pesangon PHK efisiensi 2026
Penerimaan kompensasi pemutusan hubungan kerja tidak dipotong pajak penghasilan umum berkala, melainkan dikenakan mekanisme PPh 21 final sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 (PP 68/2009). Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja saat pembayaran dilakukan secara sekaligus.
Tarif pemotongan PPh 21 bersifat progresif berlapis dengan ambang batas bebas pajak yang cukup besar:
| Jumlah bruto pesangon | Tarif |
|---|---|
| sampai Rp50.000.000 | 0% |
| di atas Rp50.000.000 sampai Rp100.000.000 | 5% |
| di atas Rp100.000.000 sampai Rp500.000.000 | 15% |
| di atas Rp500.000.000 | 25% |
Penerapan tarif tersebut menjelaskan perbedaan nilai pajak pada simulasi penerimaan kompensasi:
- Pada Contoh 1, total bruto pesangon mencapai Rp64.000.000 sehingga sebagian penghasilan melampaui batas bebas pajak dan dikenakan pemotongan PPh 21 final sebesar Rp700.000, menghasilkan hak diterima bersih Rp63.300.000.
- Pada Contoh 2, total bruto pesangon adalah Rp40.000.000. Karena jumlah ini berada dalam kategori sampai Rp50.000.000 dengan tarif 0%, maka PPh 21 final adalah Rp0 dan pekerja menerima hak bersih utuh sebesar Rp40.000.000.
Perlu diingat bahwa seluruh komponen bruto yang dibayarkan sekaligus—mulai dari uang pesangon, UPMK, hingga UPH—digabungkan dalam penghitungan dasar pengenaan PPh 21 final pesangon phk efisiensi 2026.
Langkah pengecekan dokumen hak pesangon Anda
Bagi manajemen perusahaan, kepatuhan menyusun rincian pesangon menghindarkan risiko perselisihan hubungan industrial. Bagi pekerja, memahami hak secara terperinci memastikan nominal yang ditransfer di rekening bank telah sesuai hak normatif undang-undang.
Berikut langkah administratif yang perlu dilakukan saat proses efisiensi berlangsung:
- Periksa surat penetapan alasan PHK: Pastikan redaksi tertulis menyebutkan secara tegas apakah dasar yang digunakan adalah pencegahan kerugian (Pasal 43 ayat 2) atau akibat kerugian nyata (Pasal 43 ayat 1).
- Verifikasi dasar upah: Hitung upah pokok bulanan ditambah tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap tidak dimasukkan sebagai dasar pengali pesangon.
- Periksa masa kerja: Tentukan masa kerja tepat berdasarkan tanggal masuk dan tanggal efektif pemutusan hubungan kerja untuk menetapkan bulan pengali pesangon dan UPMK.
- Hitung sisa hak cuti tahunan: Masukkan seluruh hak cuti yang belum gugur ke dalam formula pembagi 21 atau 25 hari kerja.
- Mintakan bukti pemotongan PPh 21 final: Dapatkan bukti potong resmi dari perusahaan sebagai bukti pembayaran pajak yang sah atas dana pesangon.
- Siapkan dokumen pascakerja: Terbitkan atau mintakan surat pengalaman kerja menggunakan layanan Surat Keterangan Kerja resmi sebagai syarat klaim jaminan sosial tenaga kerja.
Untuk menghindari kesalahan manual saat menyusun rincian kompensasi, lakukan simulasi menyeluruh menggunakan mesin hitung SatuTim. Anda dapat langsung menguji berbagai skenario masa kerja dan besaran gaji di Kalkulator Pesangon secara mudah, transparan, dan tanpa dipungut biaya.