Cara menghitung PPh 21 TER: contoh gaji Rp10.000.000

PPh 21 TER (tarif efektif rata-rata) dihitung dengan rumus sederhana untuk masa pajak Januari–November: penghasilan bruto sebulan dikalikan tarif TER sesuai kategori A, B, atau C yang ditentukan dari status PTKP karyawan. Sebagai contoh, karyawan bergaji Rp10.000.000 berstatus TK/0 memiliki penghasilan bruto TER Rp10.484.000, masuk kategori A dengan tarif 2,5%, sehingga PPh 21 sebulan menjadi Rp262.100. Berikut langkah lengkapnya, termasuk alasan Desember dihitung terpisah dan kesalahan yang sering terjadi saat menghitung PPh 21 karyawan.

Apa itu PPh 21 TER dan kapan dipakai

Sejak 1 Januari 2024, PPh 21 pegawai tetap dipotong memakai tarif efektif rata-rata (TER) berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023. Aturan ini berlaku untuk masa pajak Januari sampai November; masa Desember dihitung ulang dengan tarif Pasal 17 UU PPh atas penghasilan setahun penuh. Tujuannya menyederhanakan perhitungan bulanan sehingga HR atau admin payroll tidak perlu menghitung lapisan tarif progresif setiap bulan.

Ketentuan ini masih dipakai untuk perhitungan PPh 21 2026 karena dasar hukumnya belum berubah. Contoh perhitungan pada artikel ini dihitung per 2 Oktober 2026 memakai mesin hitung yang sama dengan kalkulator pajak online, sehingga langkahnya tetap relevan untuk periode berjalan.

Cara menghitung PPh 21 TER per bulan

Berikut cara hitung PPh 21 karyawan tetap untuk masa Januari–November:

1. Hitung penghasilan bruto sebulan: jumlahkan gaji pokok, seluruh tunjangan, lembur, serta bonus atau THR pada bulan dibayarkan, ditambah premi JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan yang dibayar perusahaan. Iuran JHT dan JP bagian perusahaan tidak termasuk dalam bruto ini karena sifatnya tabungan, bukan penghasilan.
2. Tentukan status PTKP (penghasilan tidak kena pajak) karyawan, misalnya TK/0, K/1, atau K/3, sesuai data kepegawaian yang tercatat.
3. Cocokkan status PTKP tersebut dengan kategori TER A, B, atau C memakai tabel kategori di bawah.
4. Cari lapisan penghasilan bruto sebulan pada tabel tarif TER kategori yang sesuai, lalu catat persentase tarifnya.
5. Kalikan penghasilan bruto sebulan dengan tarif TER yang ditemukan. Hasil perkalian ini adalah PPh 21 yang dipotong pada bulan tersebut.

Kategori TER berdasarkan status PTKP

Contoh perhitungan PPh 21 menggunakan tarif TER: gaji Rp10.000.000

Karyawan bergaji Rp10.000.000 berstatus TK/0, diikutkan BPJS penuh dengan JKK tingkat risiko rendah (0,54%), JKM 0,3%, dan BPJS Kesehatan 4%. Berikut perhitungannya langkah demi langkah.

Premi yang dibayar perusahaan: JKK Rp54.000, JKM Rp30.000, BPJS Kesehatan Rp400.000, total Rp484.000. Penghasilan bruto TER menjadi Rp10.000.000 + Rp484.000 = Rp10.484.000. Status TK/0 masuk kategori A, dan pada lapisan Rp10.350.001–Rp10.700.000 tarifnya 2,5%. PPh 21 sebulan = Rp10.484.000 × 2,5% = Rp262.100.

Setelah PPh 21 ditentukan, potongan BPJS milik pegawai juga dikurangkan dari gaji: Kesehatan Rp100.000, JHT Rp200.000, dan JP Rp100.000, total Rp400.000. Gaji bersih yang diterima = Rp10.000.000 − Rp400.000 − Rp262.100 = Rp9.337.900.

Agar terlihat jelas bagaimana status PTKP memengaruhi besaran potongan, berikut perbandingan PPh 21 bulanan untuk beberapa level gaji dan status.

Dari tabel ini terlihat, pada bruto yang sama, status TK/0 (kategori A) dikenai tarif yang sama atau lebih tinggi dibanding K/1 dan K/3 (kategori B dan C), karena PTKP TK/0 lebih kecil.

Hitung otomatis: Masukkan gaji, tunjangan, dan status PTKP karyawan Anda untuk mendapatkan kategori TER dan nominal potongan secara langsung di Kalkulator PPh 21.

Kenapa PPh 21 Desember dihitung berbeda

Masa pajak Desember tidak lagi memakai tarif TER, melainkan dihitung ulang dari penghasilan setahun penuh memakai tarif Pasal 17 UU PPh. Hasil perhitungan setahun ini kemudian dikurangi dengan PPh 21 yang sudah dipotong pada Januari–November, sehingga bisa menghasilkan kurang bayar atau justru lebih bayar di Desember.

Sebagai gambaran, pada contoh karyawan gaji Rp10.000.000 status TK/0: bruto setahun Rp125.808.000, dikurangi biaya jabatan Rp6.000.000 dan iuran JHT plus JP pegawai setahun Rp3.600.000, sehingga penghasilan neto Rp116.208.000. Setelah dikurangi PTKP TK/0 Rp54.000.000, penghasilan kena pajak (PKP) menjadi Rp62.208.000.

PPh 21 setahun dihitung bertingkat: 5% × Rp60.000.000 = Rp3.000.000, ditambah 15% × Rp2.208.000 = Rp331.200, totalnya Rp3.331.200. Karena yang sudah dipotong Januari–November adalah Rp262.100 × 11 = Rp2.883.100, maka PPh 21 Desember = Rp3.331.200 − Rp2.883.100, hasilnya kurang bayar Rp448.100 yang dipotong pada bulan Desember.

Kesalahan umum saat menghitung PPh 21 TER

Beberapa kesalahan yang sering membuat potongan PPh 21 keliru:

• Lupa memasukkan premi BPJS perusahaan ke bruto. Premi JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan yang dibayar perusahaan tetap dihitung sebagai bagian penghasilan bruto pegawai, sehingga jika diabaikan, bruto TER akan lebih kecil dari seharusnya dan tarif yang dipakai bisa salah lapisan.
• Salah menentukan kategori TER karena status PTKP keliru. Misalnya status K/1 seharusnya masuk kategori B, bukan A, sehingga tarif yang dipakai berbeda dari yang sebenarnya.
• Menyamakan perhitungan Desember dengan bulan lain. Padahal Desember wajib direkonsiliasi dengan tarif Pasal 17 atas penghasilan setahun, bukan sekadar bruto bulan itu dikalikan tarif TER.
• Mengabaikan status NPWP. Karyawan tanpa NPWP (NIK belum terdaftar) dikenai tarif PPh 21 20% lebih tinggi dari tarif normal, sehingga perlu dicek sebelum menghitung.

Komponen lain yang memengaruhi perhitungan PPh 21 TER

Meski rumus TER bulanan terlihat sederhana, ada beberapa komponen pendukung yang tetap perlu dipahami karena memengaruhi hasil akhir, terutama saat rekonsiliasi Desember. Biaya jabatan dihitung 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimal Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun; komponen ini mengurangi penghasilan neto sebelum dikurangi PTKP untuk menentukan PKP pada perhitungan setahun. Iuran JHT dan JP bagian pegawai juga ikut mengurangi penghasilan neto, meskipun keduanya tidak dimasukkan ke penghasilan bruto TER bulanan.

Perlu diperhatikan pula bahwa penghasilan kena pajak (PKP) dibulatkan ke bawah ke ribuan rupiah penuh sebelum dikenakan tarif Pasal 17 pada masa Desember. Selain itu, tarif JKK yang dimasukkan ke bruto bergantung pada tingkat risiko pekerjaan di masing-masing perusahaan, sehingga nominalnya bisa berbeda dari contoh JKK tingkat risiko rendah 0,54% yang dipakai pada ilustrasi gaji Rp10.000.000 di atas sementara JKM tetap 0,3%. BPJS Kesehatan yang dibayar perusahaan memiliki plafon upah Rp12.000.000, sedangkan iuran JP memakai plafon upah Rp11.086.300 untuk periode Oktober 2026. Memahami komponen-komponen ini membantu HR memastikan bruto TER dan PKP setahun dihitung dengan basis yang tepat, bukan sekadar gaji pokok saja.

Langkah berikutnya untuk menghitung PPh 21 karyawan Anda

Setelah memahami urutan langkahnya, Anda bisa menerapkannya pada data gaji karyawan sendiri: kumpulkan komponen bruto, cek status PTKP masing-masing, lalu cocokkan dengan tabel kategori dan tarif TER di atas. Untuk menghindari salah hitung manual, terutama saat ada banyak karyawan dengan status berbeda-beda, perhitungan otomatis akan lebih cepat dan konsisten.

Anda juga bisa melengkapi perhitungan gaji dengan Kalkulator Gaji Bersih untuk melihat total take-home pay setelah potongan BPJS dan PPh 21, atau Kalkulator BPJS untuk memastikan nominal premi yang dimasukkan ke bruto sudah benar. Jika ingin alur penggajian yang menghitung PPh 21 dan BPJS secara otomatis setiap bulan, pelajari tutorial payroll otomatis di SatuTim.

Untuk menghitung PPh 21 karyawan Anda sekarang, coba langsung Kalkulator PPh 21 — gratis, tanpa perlu mendaftar, dan hasilnya bisa langsung dipakai untuk slip gaji.