Cara menghitung THR proporsional dan tabel masa kerja

Cara menghitung THR proporsional didasarkan pada perbandingan masa kerja dalam bulan penuh dibagi 12, lalu dikalikan dengan upah satu bulan. Ketentuan resmi ini berlaku bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja minimal 1 bulan terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan saat hari raya keagamaan tiba. Baik pekerja berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) memiliki hak yang sama atas tunjangan keagamaan ini.

Ketentuan mengenai tunjangan hari raya keagamaan diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 (Permenaker 6/2016). Bagi Anda yang baru bekerja beberapa bulan di tempat kerja baru, Anda tetap berhak memperoleh tunjangan hari raya secara adil. Melalui sistem prorata atau proporsional, perusahaan wajib memberikan hak pekerja secara penuh tanpa dicicil paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan masing-masing pekerja berlangsung.

THR proporsional adalah hak pekerja masa kerja di bawah 12 bulan

Sebagian pekerja sering mengira bahwa tunjangan hari raya hanya dapat diterima jika seseorang telah bekerja selama minimal satu tahun penuh. Pemahaman tersebut tidak tepat karena Permenaker 6/2016 menetapkan bahwa pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan terus-menerus sudah berhak menerima tunjangan hari raya keagamaan. Bagi karyawan dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, pengusaha wajib membayarkan THR sebesar 1 bulan upah penuh.

Bagi karyawan yang masa kerjanya sudah mencapai 1 bulan tetapi belum genap 12 bulan, pembayarannya dilakukan secara proporsional. THR proporsional adalah perhitungan nilai tunjangan keagamaan yang disesuaikan secara berimbang menurut lama masa kerja yang telah dijalani pekerja di perusahaan. Kebijakan ini memastikan bahwa kontribusi karyawan yang baru bergabung tetap dihargai oleh pihak pengusaha sesuai dengan porsi masa baktinya.

Aturan tersebut berlaku mengikat bagi semua pekerja tanpa membedakan status hubungan kerja. Karyawan kontrak (PKWT) maupun karyawan tetap (PKWTT) memiliki hak yang sama dalam menerima pembayaran tunjangan keagamaan ini. Selama masa bakti telah mencapai batas minimal 1 bulan terus-menerus, pekerja berhak menerima THR sesuai Permenaker 6/2016.

Pekerja harian lepas juga memiliki hak menerima tunjangan keagamaan dengan mekanisme penghitungan upah yang disesuaikan. Untuk pekerja harian lepas dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama 12 bulan terakhir. Sementara itu, untuk pekerja harian lepas dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah per bulan selama masa kerja berlangsung.

Rumus THR proporsional sesuai Permenaker 6/2016

Penetapan besaran tunjangan bagi karyawan yang masa kerjanya belum mencapai satu tahun memiliki formula hitungan yang baku. Berdasarkan Permenaker 6/2016, rumus THR proporsional dihitung dengan membagi jumlah bulan masa kerja dengan angka 12, lalu mengalikannya dengan besaran upah sebulan.

Formula hitungan resminya adalah sebagai berikut:

THR Proporsional = Masa Kerja (Bulan Penuh) ÷ 12 × 1 Bulan Upah

Dalam pelaksanaan perhitungan tersebut, komponen upah sebulan yang dijadikan dasar perkalian mencakup upah pokok ditambah tunjangan tetap. Apabila perusahaan memiliki tunjangan di luar tunjangan tetap, hal itu mengikuti ketentuan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.

Jika komponen penghasilan karyawan hanya berupa upah sebulan tanpa tunjangan tambahan lainnya, nominal tersebut yang langsung dijadikan pengali dalam rumus. Memahami komponen upah ini sangat penting agar manajemen maupun pekerja memiliki pemahaman yang selaras saat melakukan perhitungan hak tunjangan hari raya keagamaan.

Hitung otomatis: Ingin mengetahui angka pasti tunjangan hari raya yang akan Anda terima beserta estimasi pajaknya tanpa hitungan manual? Gunakan Kalkulator THR untuk simulasi praktis masa kerja penuh maupun proporsional langsung di peramban Anda.

Cara menghitung masa kerja sampai hari raya keagamaan

Masa kerja pekerja dihitung sejak tanggal resmi mulai bekerja sampai dengan tanggal jatuhnya hari raya keagamaan yang bersangkutan. Penghitungan masa kerja ini didasarkan pada perhitungan bulan penuh secara berkesinambungan. Ketentuan ini memastikan masa kerja dinilai tepat pada saat momentum keagamaan berlangsung.

Sebagai contoh perhitungan yang merujuk pada data resmi:

• Seorang pekerja mulai kerja 15 Juli 2026.
• Hari raya keagamaan Natal jatuh pada tanggal 25 Desember 2026.
• Dari tanggal mulai kerja 15 Juli 2026 hingga Natal 25 Desember 2026, masa kerja pekerja tersebut terhitung 5 bulan penuh.
• Berdasarkan rumus Permenaker 6/2016, nilai tunjangan yang berhak diterima adalah: 5/12 × upah sebulan.
• Dengan upah Rp5.000.000, maka perhitungannya adalah 5 ÷ 12 × Rp5.000.000, yang menghasilkan nilai tunjangan sebesar Rp2.083.333.

THR diberikan sekali setahun sesuai hari raya keagamaan masing-masing pekerja, kecuali ditentukan lain sesuai kesepakatan pengusaha dan pekerja. Anda juga dapat membaca ulasan menyeluruh di artikel Cara menghitung THR karyawan sesuai Permenaker 6/2016 untuk referensi tambahan mengenai ketentuan ketenagakerjaan terkait.

Tabel perhitungan THR proporsional masa kerja 1–11 bulan

Untuk mempermudah estimasi bagi pengelola personalia maupun karyawan, berikut disajikan tabel THR proporsional per masa kerja. Simulasi ini menampilkan dua patokan upah sebulan, yaitu upah sebesar Rp5.000.000 serta upah sebesar UMP DKI Jakarta 2026 yaitu Rp5.729.876.

Nilai yang tercantum pada tabel di atas merupakan besaran sebelum pemotongan pajak penghasilan. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap pertambahan masa kerja dalam bulan penuh memberikan peningkatan proporsi tunjangan secara teratur.

Contoh perhitungan THR proporsional masa kerja 8 dan 9 bulan

Pertanyaan mengenai cara menghitung THR masa kerja 8 bulan dan cara menghitung THR masa kerja 9 bulan sangat sering dicari oleh para pekerja yang berganti pekerjaan di pertengahan tahun kalender. Berikut adalah penjabaran contoh perhitungan THR proporsional berdasarkan data nominal resmi.

Cara menghitung THR masa kerja 8 bulan

Bagi pekerja yang telah bekerja selama 8 bulan penuh saat hari raya keagamaan tiba, hak tunjangannya dihitung secara berimbang terhadap 12 bulan.

Contoh perhitungannya adalah:

1. Tentukan masa kerja pekerja: 8 bulan penuh.
2. Bagikan masa kerja dengan pengali tahunan: 8 ÷ 12.
3. Kalikan dengan nilai upah sebulan.
4. Dengan upah Rp5.000.000: (8 ÷ 12) × Rp5.000.000 = Rp3.333.333.
5. Dengan upah Rp5.729.876: (8 ÷ 12) × Rp5.729.876 = Rp3.819.917.

Cara menghitung THR masa kerja 9 bulan

Untuk pekerja dengan masa bakti yang telah mencapai 9 bulan penuh, perhitungan dilakukan dengan prinsip yang sama.

Langkah-langkah perhitungannya adalah:

1. Tentukan masa kerja pekerja: 9 bulan penuh.
2. Hitung rasio masa kerja terhadap 12 bulan: 9 ÷ 12.
3. Kalikan rasio tersebut dengan upah sebulan.
4. Dengan upah Rp5.000.000: (9 ÷ 12) × Rp5.000.000 = Rp3.750.000.
5. Dengan upah Rp5.729.876: (9 ÷ 12) × Rp5.729.876 = Rp4.297.407.

Dengan mengikuti tahapan di atas, baik karyawan maupun manajemen payroll dapat memastikan bahwa hak yang dibayarkan telah sesuai persis dengan formula perundang-undangan.

Ketentuan batas waktu pembayaran THR dan pemotongan PPh 21

Permenaker 6/2016 menegaskan bahwa THR wajib dibayar penuh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan dan tidak boleh dicicil. Perusahaan tidak diperbolehkan menunda pembayaran hak keagamaan ini melewati batas waktu tersebut.

Penerapan tenggat pembayaran sesuai penanggalan hari raya keagamaan adalah:

• Pada perayaan Natal 2026 tanggal 25 Desember 2026, THR Natal 2026 paling lambat dibayar 18 Desember 2026.
• Pada perayaan Idulfitri 2027 yang jatuh 10–11 Maret 2027, THR Lebaran paling lambat dibayar 3 Maret 2027.

Agar proses administrasi kerja berjalan tertib dan tidak melewati batas waktu pembayaran, tim personalia dapat memeriksa jadwal libur resmi melalui Kalender Libur Nasional.

Selain batas waktu pembayaran, pengusaha dan pekerja perlu memperhatikan aspek perpajakan. THR ikut menjadi penghasilan bruto PPh 21 di bulan dibayar, sehingga potongan PPh 21 bulan itu naik. Hal ini wajar terjadi karena akumulasi penghasilan bruto pada bulan pencairan tunjangan lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Untuk melihat proyeksi pemotongan pajak penghasilan serta penerimaan gaji bersih, Anda dapat melakukan pengecekan melalui Kalkulator PPh 21 serta Kalkulator Gaji Bersih.

Langkah berikutnya untuk mengelola dan menghitung THR

Memastikan perhitungan hak tunjangan keagamaan dilakukan secara akurat merupakan tanggung jawab penting setiap perusahaan. Pengelola administrasi kerja dianjurkan untuk memeriksa kembali tanggal awal kerja seluruh karyawan, memastikan komponen upah yang dipakai hanya mencakup upah pokok dan tunjangan tetap, serta mematuhi batas akhir pencairan dana.

Bagi Anda yang ingin mengonfirmasi jadwal pencairan tunjangan akhir tahun, Anda dapat membaca panduan pada artikel THR Natal 2026 kapan cair? Ini batas bayarnya. Platform SatuTim menghadirkan informasi serta panduan yang jelas untuk membantu kelancaran administrasi ketenagakerjaan Anda.

Untuk mempermudah perhitungan tanpa risiko salah hitung, gunakan Kalkulator THR sekarang juga. Alat ini dapat langsung menghitung nominal tunjangan masa kerja penuh maupun proporsional beserta estimasi pajaknya secara praktis dan gratis.