Berapa gaji bersih dari gaji 5 juta setelah dipotong BPJS dan pajak?

Gaji bersih yang diterima karyawan dengan gaji 5 juta status TK/0 adalah Rp4.800.000 per bulan. Angka ini didapat setelah dipotong iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp50.000, BPJS Ketenagakerjaan JHT sebesar Rp100.000, dan Jaminan Pensiun sebesar Rp50.000, sedangkan potongan PPh 21 bernilai Rp0.

Apakah gaji 5 juta kena potongan PPh 21?

Untuk periode Januari sampai November, gaji 5 juta dengan status TK/0 dikenakan tarif TER A 0% sehingga potongan PPh 21 bulanan adalah Rp0. Namun, PPh setahun tercatat Rp197.900, sehingga slip Desember memotong Rp197.900.

Berapa total potongan BPJS untuk gaji 5 juta?

Total potongan iuran BPJS yang ditanggung karyawan dari gaji 5 juta adalah Rp200.000 per bulan. Rinciannya terdiri dari BPJS Kesehatan 1% sebesar Rp50.000, Jaminan Hari Tua (JHT) 2% sebesar Rp100.000, dan Jaminan Pensiun (JP) 1% sebesar Rp50.000.

Mengapa penghasilan bruto PPh 21 menjadi Rp5.242.000 pada slip gaji 5 juta?

Penghasilan bruto PPh 21 menjadi Rp5.242.000 karena menambahkan premi jaminan yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp242.000 ke dalam gaji pokok Rp5.000.000. Premi tersebut mencakup JKK 0,54%, JKM 0,3%, dan BPJS Kesehatan 4% yang menjadi penambah bruto pajak tetapi tidak memotong gaji.

Apakah perusahaan wajib memberikan slip gaji kepada karyawan?

Perusahaan wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima pekerja sesuai ketentuan PP 36/2021 Pasal 53 ayat (2). Dokumen ini menjadi hak pekerja untuk mengetahui kejelasan pendapatan kotor, rincian potongan jaminan sosial, pajak, serta nilai upah bersih yang diterima.

Contoh slip gaji 5 juta: potongan BPJS dan PPh 21

Contoh slip gaji 5 juta dengan status TK/0 menghasilkan penerimaan gaji bersih sebesar Rp4.800.000 per bulan setelah dipotong iuran BPJS sebesar Rp200.000. Untuk pemotongan pajak penghasilan bulanan pada periode Januari hingga November, nilai pemotongan PPh 21 adalah Rp0 karena penghasilan bruto berada pada tarif efektif rata-rata (TER) 0%. Pemberian bukti pembayaran upah ini merupakan kewajiban pemberi kerja yang diatur secara resmi dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Bagi staf penggajian, pengelola usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), maupun karyawan, memahami rincian pemotongan slip gaji sangat penting agar tidak terjadi salah paham. Sering kali karyawan bingung mengapa nominal yang masuk ke rekening berbeda dari nominal upah yang disepakati dalam surat penawaran kerja. Perbedaan tersebut timbul dari kewajiban iuran jaminan sosial dan ketentuan perpajakan yang berlaku bagi pekerja formal.

Berikut ini adalah panduan lengkap, templat format resmi, dan bedah angka untuk slip gaji dengan penghasilan Rp5.000.000 per bulan.

Format dan templat contoh slip gaji karyawan 5 juta

Menyusun slip gaji tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Setiap pemotongan harus memiliki dasar perhitungan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pekerja. Format bukti pembayaran upah sebaiknya menampilkan pemisahan yang tegas antara kelompok pendapatan, kelompok potongan upah, serta komponen yang ditanggung oleh perusahaan.

Di bawah ini disajikan format bukti pembayaran upah standar untuk periode Oktober 2026 dengan asumsi karyawan berstatus TK/0 (tidak kawin tanpa tanggungan), memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan diikutsertakan dalam program jaminan sosial secara penuh.

======================================================================
                       PT CONTOH MAJU BERSAMA
                 BUKTI PEMBAYARAN UPAH / SLIP GAJI
======================================================================
Nama Karyawan  : Fajar Pratama           Periode       : Oktober 2026
Jabatan        : Staf Operasional        Status Pajak  : TK/0
Nomor Karyawan : EMP-2026-05             Status NPWP   : Ber-NPWP
----------------------------------------------------------------------
PENGHASILAN / PENDAPATAN
  Gaji Pokok                                            Rp5.000.000
----------------------------------------------------------------------
  Total Pendapatan (A)                                  Rp5.000.000
----------------------------------------------------------------------
POTONGAN KARYAWAN
  BPJS Kesehatan (1%)                                  -Rp50.000
  BPJS Ketenagakerjaan JHT (2%)                        -Rp100.000
  BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (1%)            -Rp50.000
  PPh 21 (TER A 0% x bruto Rp5.242.000)                -Rp0
----------------------------------------------------------------------
  Total Potongan (B)                                   -Rp200.000
----------------------------------------------------------------------
GAJI BERSIH DITERIMA (TAKE HOME PAY) (A - B)            Rp4.800.000
======================================================================
Catatan: Premi BPJS dibayar perusahaan sebesar Rp242.000 masuk ke
dalam bruto PPh 21 tetapi tidak memotong upah yang diterima pekerja.
======================================================================

Berdasarkan data di atas, pembaca dapat melihat susunan tabel perhitungan bersih yang menjadi dasar nominal transfer rekening pekerja setiap bulannya:

Komponen	Jumlah
Gaji pokok	Rp5.000.000
Total pendapatan	Rp5.000.000
BPJS Kesehatan 1%	-Rp50.000
JHT 2%	-Rp100.000
Jaminan Pensiun 1%	-Rp50.000
PPh 21 (TER A 0% × bruto Rp5.242.000)	-Rp0
Total potongan	-Rp200.000
Gaji bersih diterima	Rp4.800.000

Total upah yang dibawa pulang oleh pekerja adalah Rp4.800.000. Angka ini didapat dari pengurangan upah kotor sebesar Rp5.000.000 dengan total potongan karyawan senilai Rp200.000.

Rincian gaji 5 juta potongan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan

Pemotongan jaminan sosial tenaga kerja diatur berdasarkan ketentuan iuran bersama antara pemberi kerja dan pekerja. Dasar perhitungan iuran BPJS untuk simulasi ini adalah upah sebulan yang terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan tetap, yaitu sebesar Rp5.000.000.

Ada dua kelompok iuran yang perlu dibedakan: iuran yang mengurangi upah pekerja secara langsung, dan premi jaminan yang dibayarkan oleh pemberi kerja.

Iuran yang memotong upah karyawan

Pekerja menanggung sebagian persentase iuran jaminan sosial yang langsung dipotong dari penghasilan kotor setiap bulan. Pada slip gaji 5 juta, potongan pekerja terdiri dari tiga pos:

BPJS Kesehatan sebesar 1%: Mengambil 1% dari dasar upah Rp5.000.000, menghasilkan potongan sebesar Rp50.000 per bulan. Iuran ini memberi perlindungan layanan rawat jalan dan rawat inap bagi pekerja beserta keluarga inti sesuai ketentuan fasilitas kesehatan yang berlaku.
Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2%: Mengambil 2% dari upah Rp5.000.000, menghasilkan potongan sebesar Rp100.000 per bulan. Dana ini dihimpun dalam rekening tabungan hari tua milik tenaga kerja yang nantinya dapat dicairkan saat memasuki masa pensiun atau berhenti bekerja.
Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1%: Mengambil 1% dari upah Rp5.000.000, menghasilkan potongan sebesar Rp50.000 per bulan. Perhitungan JP memiliki batas maksimal upah bulanan, di mana pada periode Oktober 2026 plafon upah JP tercatat sebesar Rp11.086.300. Karena upah Rp5.000.000 masih berada di bawah plafon tersebut, potongan dihitung penuh dari upah Rp5.000.000.

Jika ketiga pos potongan karyawan tersebut dihitung, iuran jaminan sosial yang memotong upah pekerja terdiri dari Rp50.000 untuk BPJS Kesehatan, Rp100.000 untuk JHT, serta Rp50.000 untuk Jaminan Pensiun, yang menghasilkan total potongan tepat sebesar Rp200.000.

Premi BPJS yang ditanggung pemberi kerja

Selain memotong porsi pekerja, perusahaan wajib menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Pada skenario ini diasumsikan perusahaan mengikuti program perlindungan penuh dengan tingkat risiko JKK rendah:

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tingkat risiko rendah: 0,54% dari upah, dibayar penuh oleh perusahaan.
Jaminan Kematian (JKM): 0,3% dari upah, dibayar penuh oleh perusahaan.
BPJS Kesehatan: 4% dari upah, dibayar penuh oleh perusahaan.

Total premi yang dibayarkan oleh perusahaan untuk program JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan tersebut mencapai nilai Rp242.000 per bulan. Hal yang perlu diperhatikan oleh bagian keuangan adalah status premi ini dalam perhitungan pajak. Premi BPJS perusahaan sebesar Rp242.000 wajib dimasukkan sebagai penambah penghasilan bruto untuk menghitung PPh 21, namun premi ini sama sekali tidak boleh memotong gaji bersih yang diterima oleh pekerja.

Hitung otomatis: Kelola administrasi upah bulanan secara rapi tanpa pusing rumus melalui Generator Slip Gaji — potongan BPJS dan PPh 21 TER dihitung otomatis, bebas biaya, dan siap dicetak.

Hitungan PPh 21 TER dan perbedaan pada slip gaji 5 juta 2026 di bulan Desember

Banyak pekerja maupun staf personalia pemula mengira bahwa gaji Rp5.000.000 selalu bebas pajak sepanjang tahun. Anggapan ini timbul karena pemotongan bulanan dari Januari hingga November selalu menunjukkan angka Rp0. Namun, ada mekanisme perhitungan khusus pada bulan Desember yang wajib dipahami.

Perhitungan bulanan periode Januari sampai November

Dalam sistem pemotongan pajak bulanan, pemerintah menerapkan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Untuk pekerja dengan status TK/0, kategori tarif yang digunakan adalah TER A.

Penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan TER bukan hanya gaji pokok, melainkan seluruh penerimaan bruto termasuk premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Dengan demikian, dasar bruto pajak dihitung sebagai berikut:

Gaji pokok: Rp5.000.000
Premi BPJS dibayar perusahaan: Rp242.000
Penghasilan bruto PPh 21: Rp5.242.000

Pada tabel TER Kategori A, penghasilan bruto sampai dengan nominal tertentu dikenakan tarif efektif sebesar 0%. Bruto sebesar Rp5.242.000 masih masuk ke dalam rentang tarif 0%. Oleh karena itu, potongan PPh 21 yang tertera pada slip gaji dari bulan Januari sampai bulan November adalah:

PPh 21 Bulanan = 0% × Rp5.242.000 = Rp0

Itulah alasan mengapa pada slip gaji bulan Oktober 2026 yang dicontohkan di atas, baris pemotongan PPh 21 bernilai -Rp0.

Perhitungan PPh 21 masa pajak Desember

Kondisi pemotongan pajak akan berbeda pada masa pajak terakhir, yaitu bulan Desember. Pada bulan Desember, pemberi kerja tidak lagi menggunakan skema TER bulanan, melainkan melakukan rekonsiliasi atau penghitungan ulang seluruh pajak penghasilan terutang selama satu tahun penuh.

Berdasarkan perhitungan tarif tahunan untuk status TK/0 dengan gaji pokok Rp5.000.000 dan kepesertaan BPJS penuh, nilai PPh setahun adalah Rp197.900.

Karena PPh 21 Januari sampai November bernilai Rp0 akibat bruto TER berada di tarif 0%, maka seluruh kewajiban pajak setahun tersebut diperhitungkan pada akhir tahun:

PPh 21 Januari–November: Rp0
PPh setahun: Rp197.900
Pemotongan pada slip Desember: Rp197.900

Dengan demikian, slip Desember memotong Rp197.900 untuk PPh 21. Akibatnya, gaji bersih yang diterima pekerja pada bulan Desember akan mengalami penyesuaian karena adanya pemotongan pajak tahunan tersebut. Memahami alur ini sejak awal akan menghindarkan pekerja dari rasa terkejut saat melihat slip gaji penutup tahun.

Untuk menguji simulasi nominal pendapatan bersih lainnya di luar angka ini, Anda dapat memanfaatkan Kalkulator Gaji Bersih yang sudah disesuaikan dengan aturan pemotongan jaminan sosial dan pajak.

Komponen wajib bukti pembayaran upah sesuai PP 36/2021

Pemberian bukti pembayaran upah bukan sekadar formalitas kantor, melainkan mandat undang-undang ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 (PP 36/2021) Pasal 53 ayat (2), pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima pekerja pada saat upah dibayarkan.

Pelajari lebih lanjut mengenai hak normatif ini dalam ulasan aturan PP 36/2021 tentang slip gaji. Secara umum, rincian upah yang harus dicantumkan dalam lembar slip gaji mencakup beberapa unsur utama:

Identitas resmi perusahaan: Nama perusahaan, alamat domisili usaha, dan nomor kontak yang dapat dihubungi.
Identitas karyawan: Nama lengkap pekerja, nomor induk karyawan, jabatan atau divisi kerja, serta status perpajakan (misalnya TK/0).
Periode pembayaran upah: Rentang tanggal kerja atau bulan pembukuan upah yang bersangkutan (misalnya periode Oktober 2026).
Rincian pendapatan: Mencantumkan gaji pokok dan tunjangan jika ada, sehingga terlihat jelas nilai penghasilan kotor pekerja.
Rincian pemotongan: Menjabarkan secara transparan potongan BPJS Ketenagakerjaan (JHT dan JP), BPJS Kesehatan, pemotongan pajak PPh 21, maupun potongan lain yang disepakati.
Gaji bersih: Nominal akhir yang menjadi hak pekerja setelah seluruh potongan diperhitungkan secara matematis.

Dokumen slip gaji yang memenuhi kelengkapan komponen tersebut memiliki kekuatan administratif resmi, baik sebagai bukti kepatuhan hukum ketenagakerjaan bagi perusahaan maupun sebagai dokumen pendukung keuangan bagi karyawan saat mengurus layanan perbankan.

Kesalahan umum saat menyusun slip gaji 5 juta

Dalam praktik administrasi penggajian, sering terjadi kekeliruan perhitungan yang merugikan salah satu pihak. Beberapa kesalahan yang paling sering ditemukan di antaranya:

Membebankan premi perusahaan ke gaji karyawan: Perusahaan keliru memotong upah pekerja untuk membayar premi JKK 0,54%, JKM 0,3%, atau porsi BPJS Kesehatan 4%. Seharusnya, persentase tersebut ditanggung sepenuhnya oleh anggaran perusahaan dan tidak boleh mengurangi upah pekerja.
Mengabaikan premi perusahaan dalam perhitungan bruto pajak: Staf penggajian hanya menggunakan gaji pokok Rp5.000.000 sebagai dasar pengenaan PPh 21. Padahal, premi jaminan yang dibayar pemberi kerja senilai Rp242.000 merupakan objek penambah penghasilan bruto perpajakan sehingga total bruto menjadi Rp5.242.000.
Tidak menginformasikan pemotongan pajak Desember sejak awal: Banyak pengelola HR lupa memberi edukasi kepada karyawan baru bahwa tarif TER 0% di awal tahun akan menghasilkan pemotongan pada slip Desember sebesar Rp197.900, sehingga sering menimbulkan komplain di bulan Desember.
Menerbitkan slip tanpa rincian angka yang transparan: Menyerahkan bukti pembayaran upah yang hanya bertuliskan angka transfer bersih tanpa rincian potongan iuran jaminan sosial dan pajak. Hal ini melanggar ketentuan transparansi upah yang diatur dalam PP 36/2021 Pasal 53 ayat (2).

Langkah mudah mengelola slip gaji karyawan Anda

Membuat slip gaji satu per satu menggunakan berkas lembar sebar manual rawan salah ketik rumus, terutama saat harus menghitung persentase jaminan sosial dan mencocokkan kategori TER perpajakan. Agar administrasi penggajian usaha Anda berjalan tertib dan patuh aturan, gunakan langkah-langkah praktis berikut:

Pastikan data master karyawan lengkap, meliputi status pernikahan, jumlah tanggungan keluarga, kepemilikan NPWP, serta nomor kepesertaan BPJS.
Pisahkan secara tegas antara komponen pendapatan tetap dan tunjangan tidak tetap yang memengaruhi perhitungan iuran dasar.
Periksa kembali persentase potongan pekerja agar tepat 1% untuk BPJS Kesehatan, 2% untuk JHT, dan 1% untuk Jaminan Pensiun.
Gunakan bantuan teknologi penghitungan otomatis agar tidak perlu mengingat tabel tarif pajak dan batas plafon upah secara manual.

Bagi pemilik usaha, praktisi HR, dan admin kantor yang ingin menerbitkan bukti pembayaran upah karyawan dengan cepat, manfaatkan Generator Slip Gaji di SatuTim. Perangkat ini menghitung potongan BPJS dan PPh 21 TER secara otomatis sesuai regulasi resmi, dapat disimpan langsung menjadi dokumen PDF atau Word yang siap cetak, serta menjaga kerahasiaan penuh karena seluruh data diproses langsung di peramban Anda tanpa dikirim ke server.