Contoh slip gaji karyawan adalah templat rincian upah yang memuat pendapatan, potongan BPJS dan PPh 21, serta gaji bersih yang diterima pekerja setiap periode gaji. Di bawah ini tersedia contoh lengkap periode Oktober 2026 untuk karyawan dengan status TK/1 (tidak kawin, 1 tanggungan), dihitung dengan ketentuan BPJS dan PPh 21 yang berlaku saat itu. Anda bisa langsung memakai format ini sebagai acuan, baik untuk payroll perusahaan maupun kebutuhan pribadi memeriksa slip gaji sendiri.
Dasar hukum dan format slip gaji karyawan
Kewajiban memberikan slip gaji diatur dalam PP 36/2021 Pasal 53 ayat (2), yang menyebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima pekerja. Artinya, slip gaji bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bukti resmi yang berhak diterima setiap karyawan setiap periode pembayaran.
Format slip gaji yang lengkap umumnya memuat lima bagian berikut:
1. Identitas perusahaan (nama, periode penggajian)
2. Identitas karyawan (nama, status PTKP, jabatan)
3. Rincian pendapatan (gaji pokok, tunjangan, lembur, dll.)
4. Rincian potongan (BPJS Kesehatan, JHT, Jaminan Pensiun, PPh 21)
5. Gaji bersih yang diterima
Tanpa salah satu bagian ini, karyawan sulit memverifikasi apakah potongan gajinya sudah sesuai dengan yang seharusnya. Bagian identitas karyawan, khususnya status PTKP, penting dicantumkan karena nilai ini yang menentukan kategori tarif PPh 21 yang dipakai pada slip.
Contoh slip gaji karyawan lengkap dengan BPJS dan PPh 21
Berikut contoh slip gaji bulanan untuk karyawan dengan status TK/1, ber-NPWP, dan mengikuti BPJS penuh. Contoh ini dihitung untuk periode Oktober 2026 dengan plafon upah Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp11.086.300.
| Komponen | Jumlah |
|---|---|
| Gaji pokok | Rp7.000.000 |
| Tunjangan jabatan (tetap) | Rp1.000.000 |
| Uang makan & transport (tidak tetap) | Rp660.000 |
| Lembur 3 jam hari kerja | Rp254.335 |
| Total pendapatan | Rp8.914.335 |
| BPJS Kesehatan 1% | -Rp80.000 |
| JHT 2% | -Rp160.000 |
| Jaminan Pensiun 1% | -Rp80.000 |
| PPh 21 (TER A 1,75% × bruto Rp9.301.535) | -Rp162.777 |
| Total potongan | -Rp482.777 |
| Gaji bersih diterima | Rp8.431.558 |
Dasar iuran BPJS pada contoh ini adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap, yaitu Rp8.000.000. Premi BPJS yang dibayar perusahaan sebesar Rp387.200 ikut masuk ke penghasilan bruto untuk perhitungan PPh 21, tetapi tidak memotong gaji karyawan.
Rincian pendapatan: gaji pokok, tunjangan, uang makan, dan lembur
Gaji pokok dan tunjangan jabatan adalah komponen tetap yang dibayarkan setiap bulan tanpa dipengaruhi kehadiran. Dua komponen inilah yang dipakai sebagai dasar iuran BPJS, sehingga nilainya perlu dicantumkan terpisah dari komponen tidak tetap pada slip gaji.
Uang makan dan transport pada contoh ini dihitung Rp30.000 per hari dikalikan 22 hari kerja, menghasilkan Rp660.000 — angka ini mengikuti kebijakan masing-masing perusahaan, bukan ketentuan yang seragam untuk semua tempat kerja. Karena sifatnya tidak tetap, komponen ini tidak masuk ke dasar perhitungan iuran BPJS meskipun tetap dihitung sebagai bagian dari penghasilan bruto untuk PPh 21.
Lembur 3 jam pada hari kerja dihitung dari upah Rp8.000.000 dibagi 173 jam untuk mendapatkan upah per jam, kemudian jam pertama dikalikan 1,5× dan dua jam berikutnya dikalikan 2× sesuai PP 35/2021. Hasil perhitungan ini yang menghasilkan angka Rp254.335 pada slip di atas. Karena lembur termasuk komponen tidak tetap, nilainya juga tidak memengaruhi dasar iuran BPJS, tetapi tetap menambah penghasilan bruto yang dipakai menghitung PPh 21.
Rincian potongan: BPJS Kesehatan, JHT, Jaminan Pensiun, dan PPh 21
Potongan BPJS Kesehatan 1% dan JHT 2% dihitung dari dasar iuran Rp8.000.000, masing-masing menghasilkan Rp80.000 dan Rp160.000. Iuran Jaminan Pensiun sebesar 1% juga dihitung dari Rp8.000.000 karena angka tersebut masih di bawah plafon upah JP Oktober 2026 yang mencapai Rp11.086.300.
PPh 21 pada contoh ini dihitung menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) kategori A sebesar 1,75%, dikalikan dengan penghasilan bruto Rp9.301.535. Penghasilan bruto ini sudah memperhitungkan premi BPJS Kesehatan dan JKK/JKM yang dibayar perusahaan, sehingga nilainya lebih besar dari total pendapatan yang diterima karyawan di slip.
Hitung otomatis: Masukkan gaji pokok, tunjangan, dan status PTKP karyawan Anda, lalu potongan BPJS dan PPh 21 terisi otomatis — Generator Slip Gaji.
Mengapa status PTKP memengaruhi potongan PPh 21 di slip gaji
Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tercantum pada slip gaji, seperti TK/1 pada contoh di atas, menentukan kategori tarif efektif rata-rata (TER) yang dipakai untuk menghitung PPh 21. Pada contoh ini, status TK/1 masuk ke kategori TER A dengan tarif 1,75% yang dikenakan pada penghasilan bruto bulanan.
Karena kategori TER berbeda untuk setiap kelompok status PTKP, dua karyawan dengan gaji pokok yang sama bisa memiliki nilai potongan PPh 21 yang berbeda apabila status PTKP mereka tidak sama. Itu sebabnya status PTKP wajib dicantumkan pada slip gaji, bukan hanya nominal gajinya saja. Jika Anda ingin memahami lebih jauh pembagian kategori TER A, B, dan C beserta kelompok PTKP yang termasuk di dalamnya, lihat tabel tarif TER PPh 21 2026.
Contoh slip gaji sederhana untuk karyawan swasta
Jika perusahaan Anda belum memerlukan rincian selengkap di atas, format ringkas berikut masih memenuhi kewajiban memuat rincian upah. Angka yang dipakai tetap mengikuti contoh yang sama, hanya disusun lebih ringkas per baris komponen.
Slip Gaji - Oktober 2026
Nama: (sesuai data karyawan)
Status PTKP: TK/1
Pendapatan
- Total pendapatan: Rp8.914.335
Potongan
- BPJS Kesehatan 1%: Rp80.000
- JHT 2%: Rp160.000
- Jaminan Pensiun 1%: Rp80.000
- PPh 21: Rp162.777
Gaji bersih diterima: Rp8.431.558
Format ini cocok untuk karyawan swasta di usaha kecil yang ingin tetap transparan tanpa harus memisahkan rincian pendapatan menjadi beberapa baris komponen. Meski ringkas, setiap jenis potongan tetap dicantumkan satu per satu agar karyawan bisa memverifikasi besaran iuran BPJS dan PPh 21 yang dipotong dari gajinya.
Kesalahan yang sering terjadi dalam membuat slip gaji
Slip gaji yang dibuat manual tanpa alat bantu rentan mengandung kekeliruan, terutama saat perusahaan memiliki banyak karyawan dengan status PTKP dan komponen gaji yang berbeda-beda. Beberapa kesalahan berikut paling sering ditemukan:
| Kesalahan | Dampak |
|---|---|
| Tidak mencantumkan rincian potongan BPJS per jenis | Karyawan tidak bisa memverifikasi kesesuaian iuran |
| Menghitung PPh 21 tanpa memasukkan premi BPJS perusahaan ke bruto | Nilai pajak jadi tidak sesuai dasar pengenaan yang berlaku |
| Tidak mencantumkan status PTKP karyawan | Sulit menelusuri dasar perhitungan TER yang dipakai |
| Uang makan/lembur digabung tanpa rincian | Karyawan tidak tahu komponen mana yang tetap dan tidak tetap |
| Dasar iuran BPJS disamakan dengan total pendapatan | Potongan BPJS jadi lebih besar dari seharusnya karena ikut menghitung komponen tidak tetap |
Kesalahan-kesalahan ini umumnya muncul karena perhitungan dilakukan manual tanpa mengikuti struktur baku seperti pada contoh di atas. Memisahkan komponen tetap dan tidak tetap sejak awal, serta mencantumkan status PTKP di bagian identitas karyawan, adalah cara paling sederhana untuk menghindari kekeliruan tersebut.
Langkah berikutnya untuk membuat slip gaji Anda sendiri
Setelah memahami struktur dan contoh perhitungannya, Anda bisa menyesuaikan angka gaji pokok, tunjangan, status PTKP, dan komponen lembur sesuai data karyawan di perusahaan Anda. Untuk memeriksa komponen tertentu lebih dulu, gunakan Kalkulator PPh 21 atau Kalkulator BPJS sebelum menyusun slip lengkapnya. Anda juga bisa membandingkan hasil akhirnya dengan artikel take home pay adalah gaji bersih untuk memastikan istilah yang dipakai sudah tepat.
Jika Anda ingin langsung menghasilkan slip gaji siap cetak tanpa menghitung manual satu per satu, coba Generator Slip Gaji dari SatuTim. Potongan BPJS dan PPh 21 terhitung otomatis mengikuti aturan TER, dan hasilnya bisa langsung disimpan sebagai PDF atau Word tanpa data Anda dikirim ke server mana pun.