Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung perusahaan terdiri dari empat program: Jaminan Hari Tua (JHT) 3,7%, Jaminan Pensiun (JP) 2% dengan plafon upah, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai tingkat risiko pekerjaan, dan Jaminan Kematian (JKM) 0,3%. Di luar BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan juga menanggung BPJS Kesehatan 4% dari upah dengan plafon Rp12.000.000. Semua persentase ini dihitung dari dasar upah bulanan karyawan, yaitu upah pokok ditambah tunjangan tetap.
Rincian iuran BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung perusahaan
Perusahaan menanggung sebagian iuran untuk setiap program, sementara sisanya dipotong dari gaji karyawan. Berikut persentase bagian perusahaan untuk masing-masing program:
| Program | Persentase perusahaan | Catatan |
|---|---|---|
| JHT | 3,7% | Tanpa plafon upah |
| Jaminan Pensiun | 2% | Plafon upah Rp11.086.300 sejak Maret 2026 |
| JKK | 0,24% - 1,74% | Sesuai tingkat risiko pekerjaan |
| JKM | 0,3% | Ditanggung penuh perusahaan |
| BPJS Kesehatan | 4% | Plafon upah Rp12.000.000 |
Untuk JHT, perusahaan menanggung 3,7% dan karyawan menanggung 2%, sehingga total iuran JHT adalah 5,7% dari upah tanpa batas plafon. Untuk Jaminan Pensiun, perusahaan menanggung 2% dan karyawan 1%, tetapi perhitungan ini dibatasi oleh plafon upah Rp11.086.300 sejak Maret 2026 yang naik setiap tahunnya di bulan yang sama.
Dasar upah untuk perhitungan iuran
Dasar upah yang dipakai untuk menghitung seluruh iuran BPJS adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap, seperti uang makan harian atau insentif yang nilainya berubah-ubah, tidak masuk dalam dasar perhitungan ini. Jika perusahaan Anda memberikan tunjangan tetap seperti tunjangan jabatan atau tunjangan transportasi bulanan, nilai tersebut perlu ditambahkan ke upah pokok sebelum menghitung iuran.
Membedakan tunjangan tetap dan tidak tetap penting karena kesalahan dalam menentukan dasar upah akan membuat seluruh perhitungan iuran, baik bagian perusahaan maupun bagian karyawan, menjadi tidak sesuai. Jika perusahaan Anda memiliki struktur komponen gaji yang kompleks, sebaiknya definisi tunjangan tetap mengacu pada perjanjian kerja atau peraturan perusahaan yang berlaku agar konsisten dari bulan ke bulan.
Cara menghitung iuran BPJS Ketenagakerjaan JHT JP JKK JKM
Rumus dasar untuk setiap program sama: dasar upah dikalikan persentase iuran bagian perusahaan. Berikut penerapannya untuk karyawan dengan gaji Rp10.000.000 dan tingkat risiko JKK rendah (0,54%):
- JHT perusahaan: Rp10.000.000 x 3,7% = Rp370.000
- JP perusahaan: Rp10.000.000 x 2% = Rp200.000 (karena upah masih di bawah plafon Rp11.086.300)
- JKK perusahaan: Rp10.000.000 x 0,54% = Rp54.000
- JKM perusahaan: Rp10.000.000 x 0,3% = Rp30.000
- BPJS Kesehatan perusahaan: Rp10.000.000 x 4% = Rp400.000
Total iuran yang ditanggung perusahaan untuk karyawan ini adalah Rp1.054.000 per bulan. Untuk gaji yang melewati plafon JP, seperti Rp15.000.000, iuran JP perusahaan tidak dihitung dari Rp15.000.000 melainkan dari plafon Rp11.086.300, sehingga hasilnya Rp221.726, bukan Rp300.000.
Pola yang sama berlaku untuk BPJS Kesehatan: begitu upah karyawan menyentuh atau melewati Rp12.000.000, iuran 4% bagian perusahaan tetap dihitung dari plafon Rp12.000.000, bukan dari gaji sesungguhnya. Sementara itu, iuran JHT, JKK, dan JKM tetap dihitung dari gaji penuh tanpa batas plafon, sedangkan BPJS Kesehatan dihitung dari gaji penuh hanya selama masih di bawah plafon Rp12.000.000.
Tabel iuran BPJS Ketenagakerjaan 2026 bagian perusahaan
Berikut contoh total iuran bagian perusahaan untuk tiga level gaji, dengan asumsi JKK tingkat risiko rendah (0,54%):
| Gaji | JHT 3,7% | JP 2% | JKK 0,54% | JKM 0,3% | Kesehatan 4% | Total perusahaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp5.000.000 | Rp185.000 | Rp100.000 | Rp27.000 | Rp15.000 | Rp200.000 | Rp527.000 |
| Rp10.000.000 | Rp370.000 | Rp200.000 | Rp54.000 | Rp30.000 | Rp400.000 | Rp1.054.000 |
| Rp15.000.000 | Rp555.000 | Rp221.726 | Rp81.000 | Rp45.000 | Rp480.000 | Rp1.382.726 |
Perhatikan baris gaji Rp15.000.000: iuran JP tidak naik proporsional seperti JHT karena sudah mencapai plafon upah. Sementara itu, iuran JHT, JKK, dan JKM tetap dihitung dari gaji penuh karena tidak memiliki plafon, sedangkan BPJS Kesehatan pada contoh tabel ini sudah dihitung dari plafon Rp12.000.000 karena gaji melewati batas tersebut.
Hitung otomatis: Masukkan gaji dan tingkat risiko JKK perusahaan Anda untuk melihat rincian iuran tanpa menghitung manual. Kalkulator BPJS
Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja
Besaran iuran JKK ditentukan oleh tingkat risiko pekerjaan di perusahaan Anda, bukan oleh nilai gaji karyawan. Semakin tinggi risiko kecelakaan kerja di bidang usaha, semakin besar persentase iuran yang harus dibayar perusahaan. Berikut lima tingkat risiko beserta tarifnya, menggunakan contoh upah Rp10.000.000:
| Tingkat risiko | Tarif JKK | Iuran JKK per bulan |
|---|---|---|
| Sangat rendah | 0,24% | Rp24.000 |
| Rendah | 0,54% | Rp54.000 |
| Sedang | 0,89% | Rp89.000 |
| Tinggi | 1,27% | Rp127.000 |
| Sangat tinggi | 1,74% | Rp174.000 |
Tingkat risiko ini ditetapkan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha, sehingga perusahaan dengan jenis bidang yang sama cenderung memakai tarif yang sama. Jika Anda tidak yakin tingkat risiko usaha Anda, informasi ini biasanya tercantum dalam surat penetapan dari BPJS Ketenagakerjaan atau dapat dikonfirmasi ke kantor cabang terkait.
Selisih antara tarif terendah dan tertinggi cukup besar, yaitu dari Rp24.000 sampai Rp174.000 untuk upah yang sama. Jika perusahaan Anda mempekerjakan karyawan dengan beberapa jenis pekerjaan yang risikonya berbeda, ada kemungkinan tingkat risiko JKK juga berbeda antar kelompok karyawan, sehingga perhitungan iuran total perusahaan perlu dipecah per kategori pekerjaan, bukan disamaratakan.
Apakah JKP menambah iuran perusahaan?
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tidak menambah beban iuran bulanan perusahaan maupun karyawan. Program ini dibiayai dari dua sumber: 0,22% dari pemerintah dan 0,14% hasil rekomposisi iuran JKK yang sudah ada, bukan pungutan baru. Dengan kata lain, perusahaan tetap membayar JHT, JP, JKK, dan JKM seperti biasa tanpa ada tambahan pos iuran untuk JKP.
Perbedaan total iuran bagian perusahaan dan bagian karyawan
Selain menanggung iuran sendiri, perusahaan juga bertanggung jawab memotong dan menyetorkan bagian iuran karyawan setiap bulan. Berikut rincian potongan BPJS dari sisi gaji karyawan untuk beberapa level upah:
| Gaji | JHT 2% | JP 1% | Kesehatan 1% | Total potongan | Persen dari gaji |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp5.000.000 | Rp100.000 | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp200.000 | 4% |
| Rp10.000.000 | Rp200.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp400.000 | 4% |
| Rp12.000.000 | Rp240.000 | Rp110.863 | Rp120.000 | Rp470.863 | 3,92% |
| Rp15.000.000 | Rp300.000 | Rp110.863 | Rp120.000 | Rp530.863 | 3,54% |
| Rp20.000.000 | Rp400.000 | Rp110.863 | Rp120.000 | Rp630.863 | 3,15% |
Perhatikan bahwa persentase potongan dari gaji karyawan justru menurun seiring naiknya gaji, dari 4% di gaji Rp5.000.000 menjadi 3,15% di gaji Rp20.000.000. Ini terjadi karena iuran JP dan BPJS Kesehatan dibatasi plafon, sementara gaji terus bertambah, sehingga porsi iuran terhadap total gaji mengecil. Pola ini juga berlaku untuk perhitungan bagian perusahaan, meskipun nominal rupiahnya jauh lebih besar dibandingkan potongan karyawan.
Iuran BPJS Ketenagakerjaan per bulan dan pengaruhnya ke payroll
Selain memengaruhi arus kas perusahaan, iuran BPJS juga berkaitan dengan perhitungan pajak penghasilan karyawan (PPh 21). Premi JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan bagian perusahaan masuk ke dalam komponen penghasilan bruto karyawan untuk perhitungan PPh 21. Sebaliknya, iuran JHT dan JP bagian karyawan (yang dipotong dari gaji) berfungsi mengurangi penghasilan neto setahun saat menghitung pajak.
Artinya, perhitungan iuran BPJS dan PPh 21 saling berkaitan dalam satu alur payroll. Jika Anda mengelola penggajian secara manual, kesalahan dalam memasukkan komponen ini ke kategori yang salah bisa membuat perhitungan pajak maupun slip gaji tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagi perusahaan yang mempekerjakan banyak karyawan dengan variasi gaji dan tingkat risiko JKK berbeda, menghitung iuran satu per satu secara manual setiap bulan cukup memakan waktu dan rawan salah ketik. Mencatat total iuran bagian perusahaan secara rapi juga membantu saat menyusun anggaran biaya tenaga kerja bulanan maupun tahunan, karena nilai ini bersifat tetap selama gaji dan tingkat risiko tidak berubah.
Langkah berikutnya untuk menghitung iuran perusahaan Anda
Setelah memahami rincian JHT, JP, JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan di atas, langkah berikutnya adalah menghitung total beban iuran untuk setiap karyawan sesuai gaji dan tingkat risiko usaha Anda. Anda juga bisa membandingkan total biaya ini dengan komponen gaji lain menggunakan Kalkulator Biaya Karyawan atau mengecek potongan PPh 21 karyawan lewat Kalkulator PPh 21. Jika proses payroll di perusahaan Anda masih manual, SatuTim menyediakan panduan payroll otomatis PPh 21 dan BPJS yang bisa dipelajari lebih lanjut.
Untuk mendapatkan rincian iuran yang pasti sesuai gaji dan tingkat risiko perusahaan Anda, coba langsung Kalkulator BPJS secara gratis tanpa perlu mendaftar.