Iuran JP BPJS Ketenagakerjaan 2026: plafon & iuran maksimal

Iuran JP BPJS Ketenagakerjaan 2026 adalah iuran Jaminan Pensiun sebesar 3% dari upah, yang terdiri dari 2% ditanggung perusahaan dan 1% ditanggung karyawan. Mulai Maret 2026, iuran ini dihitung dengan plafon upah baru sebesar Rp11.086.300, sehingga iuran maksimal karyawan Rp110.863 dan perusahaan Rp221.726 per bulan. Artikel ini menjelaskan cara kerja plafon tersebut beserta contoh perhitungannya.

Iuran JP BPJS Ketenagakerjaan adalah apa?

Jaminan Pensiun (JP) adalah salah satu program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja penerima upah, yang menyediakan penghasilan pengganti saat pekerja memasuki usia pensiun, mengalami cacat tetap, atau meninggal dunia. Besaran iuran JP adalah 3% dari upah, dengan rincian 2% dibayar perusahaan dan 1% dipotong dari gaji karyawan setiap bulan.

Dasar upah yang dipakai untuk menghitung iuran JP adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap, bukan total penghasilan kotor yang mencakup tunjangan tidak tetap atau lembur. Komponen inilah yang dikalikan 3% untuk mendapatkan nilai iuran, selama upah tersebut masih berada di bawah plafon yang berlaku.

Berapa iuran BPJS JP 2026 dan bagaimana plafonnya bekerja?

Pemerintah menetapkan batas atas atau plafon upah yang dipakai sebagai dasar iuran JP, dan plafon ini dievaluasi serta dinaikkan setiap bulan Maret. Jika upah karyawan berada di bawah plafon, iuran dihitung langsung dari upah aktual. Namun jika upah melebihi plafon, dasar iuran dibatasi pada angka plafon, bukan pada upah sebenarnya.

Sejak Maret 2026, plafon upah Jaminan Pensiun adalah Rp11.086.300. Artinya, berapa pun upah karyawan di atas angka tersebut, iuran JP tetap dihitung dari Rp11.086.300, sehingga ada batas maksimal iuran yang tidak akan terlampaui.

Batas maksimal iuran JP BPJS Ketenagakerjaan 2026

Plafon upah JP tidak statis; angkanya naik setiap Maret sejak beberapa tahun terakhir. Tabel berikut menunjukkan riwayat plafon beserta iuran maksimal karyawan dan perusahaan per bulan.

Dari tabel ini terlihat bahwa plafon dan iuran maksimal JP terus naik setiap tahun pada bulan yang sama, yaitu Maret. Jika perusahaan Anda mempekerjakan karyawan dengan upah di atas Rp11.086.300, maka sejak Maret 2026 iuran maksimal yang berlaku adalah Rp110.863 untuk karyawan dan Rp221.726 untuk perusahaan.

Contoh perhitungan iuran JP: gaji di bawah dan di atas plafon

Untuk melihat bagaimana plafon memengaruhi dasar iuran, berikut contoh perhitungan pada periode Oktober 2026 dengan plafon Rp11.086.300 yang berlaku sejak Maret 2026.

Untuk gaji Rp8.000.000 dan Rp10.000.000 yang masih berada di bawah plafon, dasar iuran JP sama dengan gaji tersebut, sehingga iuran dihitung langsung dari angka gaji. Sementara untuk gaji Rp15.000.000 dan Rp20.000.000 yang melebihi plafon, dasar iuran dibatasi pada Rp11.086.300, sehingga nilai iuran karyawan dan perusahaan sama persis dengan karyawan bergaji Rp11.086.300, meskipun gaji mereka jauh lebih tinggi.

Hitung otomatis: Masukkan gaji dan tingkat risiko perusahaan, kalkulator ini otomatis menerapkan plafon JP Maret 2026 pada perhitungan iuran. Kalkulator BPJS

Komponen iuran BPJS Ketenagakerjaan lain yang perlu diketahui

Selain Jaminan Pensiun, pekerja penerima upah juga dikenakan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,7%, dengan rincian 3,7% ditanggung perusahaan dan 2% ditanggung karyawan, tanpa plafon upah. Artinya, seluruh upah pokok ditambah tunjangan tetap dipakai sebagai dasar iuran JHT, berapa pun besarnya.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dibayar sepenuhnya oleh perusahaan sesuai tingkat risiko pekerjaan, dengan kisaran 0,24%, 0,54%, 0,89%, 1,27%, hingga 1,74%, mengacu pada PP 44/2015 jo. PP 82/2019. Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3% juga ditanggung perusahaan. Adapun Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tidak menambah beban iuran perusahaan maupun karyawan, karena dibiayai pemerintah sebesar 0,22% dan rekomposisi dari iuran JKK sebesar 0,14%, sesuai PP 6/2025.

Untuk kelengkapan, BPJS Kesehatan dikenakan sebesar 5% dari upah dengan rincian 4% perusahaan dan 1% karyawan, menggunakan plafon upah Rp12.000.000 sesuai Perpres 64/2020. Dari sisi pajak penghasilan, premi JKK, JKM, dan bagian perusahaan BPJS Kesehatan masuk sebagai penghasilan bruto PPh 21 karyawan, sementara iuran JHT dan JP bagian karyawan justru mengurangi penghasilan neto setahun. Jika Anda ingin melihat bagaimana komponen ini memengaruhi potongan pajak bulanan, Kalkulator PPh 21 bisa membantu menghitungnya secara terpisah.

Cara menghitung iuran JP secara manual, langkah demi langkah

Bagi admin payroll yang ingin memverifikasi perhitungan sebelum memakai sistem otomatis, berikut urutan langkah yang bisa diikuti untuk menentukan iuran JP satu karyawan dalam satu bulan.

1. Jumlahkan upah pokok + tunjangan tetap karyawan (ini dasar upah awal).
2. Bandingkan hasil langkah 1 dengan plafon upah JP yang berlaku (Rp11.086.300 sejak Maret 2026).
3. Ambil nilai yang lebih kecil di antara keduanya sebagai dasar iuran JP.
4. Kalikan dasar iuran dengan 1% untuk potongan karyawan.
5. Kalikan dasar iuran dengan 2% untuk kontribusi perusahaan.

Langkah ini berlaku sama baik untuk karyawan dengan upah rendah maupun tinggi; perbedaannya hanya pada nilai yang dipakai di langkah 3. Karyawan dengan upah pokok dan tunjangan tetap di bawah Rp11.086.300 akan memakai upah aslinya sebagai dasar iuran, sedangkan karyawan dengan upah di atas angka tersebut otomatis memakai plafon sebagai batas atas, sesuai pola yang sudah terlihat pada tabel contoh sebelumnya.

Perlu dicatat, JP dan JHT sama-sama dipotong dari upah pokok ditambah tunjangan tetap, namun keduanya berbeda dalam hal plafon. JHT tidak memiliki batas atas upah sehingga dasar iuran selalu mengikuti upah aktual karyawan, sedangkan JP dibatasi plafon yang naik setiap Maret. Perbedaan ini penting dipahami agar admin payroll tidak keliru menerapkan plafon JP pada perhitungan JHT, atau sebaliknya, karena keduanya memakai dasar upah yang sama tetapi aturan batas atas yang berbeda.

Mengapa plafon JP harus diperbarui di sistem payroll setiap Maret

Karena plafon upah Jaminan Pensiun berubah setiap Maret, seperti terlihat pada tabel riwayat di atas, tim HR atau admin payroll perlu memperbarui angka plafon tersebut di sistem penggajian atau spreadsheet setiap bulan Maret, saat plafon baru berlaku. Jika plafon lama masih dipakai setelah Maret berlalu, iuran yang dipotong atau dibayarkan bisa tidak sesuai dengan ketentuan terbaru.

Untuk perusahaan yang mengelola banyak karyawan dengan upah di atas plafon, selisih akibat plafon yang belum diperbarui bisa memengaruhi total biaya BPJS yang dilaporkan maupun dipotong dari gaji karyawan. Mengecek ulang plafon JP setiap Maret, bersamaan dengan meninjau komponen upah pokok dan tunjangan tetap, membantu memastikan perhitungan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu.

Langkah berikutnya untuk menghitung iuran JP dan BPJS lainnya

Setelah memahami cara kerja plafon dan tarif iuran JP, langkah paling praktis adalah menghitung langsung berdasarkan gaji dan tingkat risiko perusahaan Anda, alih-alih mengandalkan perhitungan manual yang rawan salah saat plafon berubah. Anda juga bisa melihat gambaran biaya karyawan secara keseluruhan, termasuk BPJS dan komponen lain, lewat Kalkulator Biaya Karyawan, atau mengecek estimasi gaji bersih karyawan lewat Kalkulator Gaji Bersih.

Jika perusahaan Anda ingin mengotomatiskan perhitungan PPh 21 dan BPJS sekaligus dalam proses penggajian bulanan, panduan payroll otomatis di SatuTim bisa menjadi referensi langkah-langkahnya. Untuk kebutuhan cepat menghitung iuran JP sesuai plafon Maret 2026, silakan coba Kalkulator BPJS secara gratis dan langsung di browser tanpa perlu mendaftar.