Kalender pajak 2027 untuk HR: lapor SPT & PPh 21

Kalender pajak 2027 di artikel ini khusus memuat kewajiban pajak terkait karyawan: setor dan lapor PPh 21/26, bukti potong BPA1, serta SPT Tahunan orang pribadi dan badan. Data dihitung pada 22 Oktober 2026 dengan mesin hitung yang sama dengan tools.satutim.id. Tenggat pajak lain seperti PPN, PPh 23, dan PPh 25 tidak dibahas di sini karena berada di luar cakupan data yang digunakan.

Cara membaca kalender pajak 2027 ini

Kolom setor dan lapor pada tabel di bawah selalu merujuk pada masa pajak bulan sebelumnya. Artinya, tenggat yang muncul di bulan Januari 2027 sebenarnya adalah kewajiban untuk masa Desember 2026. Pola ini berlaku konsisten sepanjang tahun sehingga HR perlu mencocokkan kolom bulan dengan masa pajak yang tertera dalam tanda kurung.

BPA1, SPT Tahunan, iuran BPJS, dan THR berbeda perlakuannya: keempatnya tidak digeser maju bila jatuh pada hari libur. Bila tanggal resminya libur, yang dicantumkan adalah hari kerja terakhir sebelum tanggal tersebut, bukan hari kerja sesudahnya. Sebaliknya, setor PPh 21/26 dan lapor SPT Masa PPh 21/26 memang digeser maju ke hari kerja berikutnya bila jatuh pada Sabtu, Minggu, libur nasional, atau cuti bersama.

Kalender pajak karyawan 2027: setor & lapor PPh 21/26 per bulan

Tabel berikut menampilkan batas setor PPh 21/26 dan batas lapor SPT Masa PPh 21/26 yang sudah disesuaikan dengan hari libur, lengkap dengan tenggat tahunan yang relevan.

Setor PPh 21/26 diatur dalam PMK 81/2024 Pasal 94 dan 100, dengan batas tanggal 15 bulan berikutnya. Lapor SPT Masa PPh 21/26 diatur dalam PMK 81/2024 Pasal 171 dan 173, dengan batas tanggal 20 bulan berikutnya. Wajib lapor berlaku bila ada penghasilan pegawai yang dibayarkan pada masa tersebut, dan khusus bulan pegawai tetap berhenti, pelaporan tetap wajib dilakukan meski nihil.

Kapan lapor SPT Tahunan 2027? Batas lapor SPT Tahunan 2027

Batas lapor SPT Tahunan PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2026 adalah Rabu, 31 Maret 2027. Tenggat ini berlaku tiga bulan setelah akhir tahun pajak dan tidak digeser meskipun jatuh pada hari libur, sesuai PMK 81/2024 Pasal 169 ayat (1). Pastikan bukti potong BPA1 sudah dibagikan ke karyawan sebelum tanggal ini agar mereka bisa melapor tepat waktu; keterlambatan lapor dikenai denda Rp100.000 sesuai UU KUP Pasal 7 ayat (1).

Untuk wajib pajak badan, batas lapor SPT Tahunan tahun pajak 2026 adalah Jumat, 30 April 2027, yaitu empat bulan setelah akhir tahun pajak dan juga tidak digeser bila jatuh pada hari libur (PMK 81/2024 Pasal 169 ayat (2)). Perpanjangan paling lama dua bulan dimungkinkan, tetapi hanya dengan pemberitahuan sebelum batas tersebut sesuai Pasal 174. Keterlambatan lapor SPT Tahunan badan dikenai denda Rp1.000.000 (UU KUP Pasal 7 ayat 1).

Sebelum SPT Tahunan, ada kewajiban membagikan bukti potong PPh 21 tahunan (BPA1) ke pegawai. Berdasarkan PER-11/PJ/2025 Pasal 7, BPA1 dibuat lewat e-Bupot Coretax paling lama satu bulan setelah masa pajak Desember, yaitu 31 Januari. Karena 31 Januari 2027 jatuh pada hari Minggu dan batas ini tidak digeser, HR perlu membagikan BPA1 paling lambat Jumat, 29 Januari 2027.

Hitung otomatis: Lihat seluruh tenggat pajak, BPJS, dan THR 2027 dalam satu tampilan dan pasang pengingat otomatis lewat Kalender Kepatuhan HR.

Bulan-bulan yang tenggatnya bergeser karena libur dan cuti bersama 2027

Beberapa tenggat di tabel di atas sudah digeser dari tanggal normalnya karena bertepatan dengan akhir pekan, libur nasional, atau cuti bersama. Berikut penjelasannya agar HR tidak keliru menghitung ulang dari tanggal standar.

Hari libur yang dipakai untuk pergeseran ini mengikuti definisi PMK 81/2024 Pasal 100 dan 173, yaitu Sabtu, Minggu, libur nasional, hari yang diliburkan untuk pemilu, dan cuti bersama. Data libur nasional serta cuti bersama 2027 bersumber dari SKB Menteri Agama No. 1205/2026, Menteri Ketenagakerjaan No. 3/2026, dan MenPANRB No. 2/2026.

Tenggat HR non-pajak 2027: BPJS, THR, WLKP, dan upah minimum

Selain kewajiban pajak, HR juga perlu memantau iuran BPJS, pembayaran THR, laporan WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan), dan berlakunya upah minimum. Tabel berikut memakai tanggal aman, yaitu hari kerja terakhir pada atau sebelum batas, karena jenis tenggat ini tidak boleh atau tidak pasti boleh digeser maju.

Iuran BPJS Kesehatan diatur dalam Perpres 82/2018 Pasal 39 dengan batas tanggal 10 bulan berjalan, sedangkan iuran BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam PP 46/2015, PP 44/2015, dan PP 45/2015 dengan batas tanggal 15 bulan berikutnya untuk iuran bulan sebelumnya. THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya (H-7) sesuai Permenaker 6/2016 Pasal 5 dan tidak boleh digeser mundur. Lapor WLKP tahunan mengikuti Permenaker 18/2017 Pasal 5, sementara berlakunya UMP/UMK baru per 1 Januari mengikuti PP 36/2021 jo. PP 51/2023 jo. PP 49/2025.

Langkah berikutnya untuk HR dan payroll

Setelah memahami kalender pajak 2027 di atas, langkah praktisnya adalah memasukkan setiap tenggat ke sistem pengingat internal agar setor PPh 21, lapor SPT Masa, pembagian BPA1, dan SPT Tahunan tidak terlewat. Untuk kewajiban non-pajak, jadwal BPJS, THR, dan WLKP sebaiknya disandingkan dengan kalender pajak agar beban kerja akhir bulan lebih terencana. Bila perlu menghitung potongan PPh 21 bulanan sebelum disetor, Kalkulator PPh 21 dan Kalkulator BPJS bisa membantu mempercepat perhitungan.

Agar seluruh tenggat di atas tidak perlu dicatat manual, SatuTim menyediakan Kalender Kepatuhan HR yang memuat semua tenggat pajak, BPJS, dan THR lengkap dengan pengingat, gratis dan tanpa perlu mendaftar. Coba langsung di browser untuk melihat jadwal 2027 yang relevan dengan perusahaan Anda.