Pesangon resign: hak apa saja yang didapat karyawan?

Pesangon resign adalah istilah yang sering dicari, padahal menurut PP 35/2021 karyawan yang mengundurkan diri tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja (UPMK). Hak yang tetap melekat adalah uang penggantian hak — misalnya sisa cuti tahunan yang belum diambil — serta uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja bersama (PKB). Artikel ini menjelaskan rincian hak tersebut beserta contoh perhitungannya.

Kenapa resign berbeda dari PHK dalam hal pesangon

PP 35/2021 mengatur hak pekerja berdasarkan alasan berakhirnya hubungan kerja. Pengunduran diri (resign) diatur dalam Pasal 50, yang menyatakan pekerja tidak mendapat uang pesangon maupun UPMK. Ini berbeda dari pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan lain seperti efisiensi, pensiun, atau pailit, yang masing-masing punya pengali uang pesangon dan UPMK sendiri.

Dasar upah untuk menghitung uang pesangon dan UPMK adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap sebulan. Karena resign tidak masuk kategori yang berhak atas kedua komponen ini, dasar upah tersebut tidak relevan untuk perhitungan hak resign — yang dihitung justru uang penggantian hak dan uang pisah.

Tabel lengkap pengali hak menurut alasan PHK

Untuk memahami posisi resign dibanding alasan berakhirnya kerja lain, berikut tabel pengali lengkap sesuai PP 35/2021 yang dipakai mesin hitung:

Dari tabel ini terlihat bahwa resign (Pasal 50) adalah satu-satunya baris yang sama sekali tidak mencantumkan pengali uang pesangon atau UPMK, sementara kolom uang pisah justru hanya terisi pada baris resign karena alasan PHK lain tidak memberikan hak uang pisah. Pola ini menegaskan bahwa resign punya struktur hak yang berbeda secara mendasar dari PHK pada umumnya, bukan sekadar versi pengali yang lebih kecil.

Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa nilai uang pesangon dan UPMK dalam PP 35/2021 bersifat "paling sedikit", artinya perusahaan boleh memberi lebih dari ketentuan minimum lewat PK, PP, atau PKB. Prinsip yang sama berlaku untuk uang pisah pada kasus resign: besarannya ditentukan perusahaan, bukan oleh rumus baku pemerintah.

Hak karyawan resign: uang penggantian hak (UPH)

Uang penggantian hak (UPH) adalah komponen yang tetap wajib dibayarkan meski pekerja mengundurkan diri. Cakupannya meliputi tiga hal: sisa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ongkos pulang pekerja dan keluarganya ke tempat ia pertama kali diterima bekerja, serta hak lain sesuai PK, PP, atau PKB.

Di antara ketiga komponen itu, sisa cuti tahunan paling sering muncul dalam praktik karena hampir setiap karyawan punya jatah cuti yang belum terpakai saat resign. Perhitungannya memakai upah sehari, yaitu upah sebulan dibagi 21 untuk pola kerja 5 hari seminggu, atau dibagi 25 untuk pola kerja 6 hari seminggu.

Cara menghitung pesangon resign untuk komponen uang pengganti sisa cuti

Sebagai contoh, seorang karyawan dengan upah Rp6.000.000 sebulan memiliki sisa cuti 5 hari saat resign. Berikut perhitungannya sesuai pola kerja:

Angka ini murni untuk komponen sisa cuti. Jika ada komponen UPH lain seperti ongkos pulang, nilainya ditambahkan sesuai kondisi masing-masing dan ketentuan PK/PP/PKB yang berlaku di perusahaan.

Hitung otomatis: Masukkan upah dan alasan berakhirnya kerja untuk melihat rincian hak Anda, termasuk uang penggantian hak, lewat Kalkulator Pesangon.

Untuk menghitung sisa hari cuti yang masih berlaku sebelum dikonversi ke rupiah, Anda juga bisa memakai Kalkulator Cuti agar jumlah hari yang dimasukkan ke rumus di atas sudah akurat.

Uang pisah resign: diatur siapa?

Uang pisah tidak punya rumus baku dari pemerintah seperti uang pesangon atau UPMK pada kasus PHK. Pasal 50 PP 35/2021 hanya menyebutkan bahwa pekerja yang resign berhak atas uang pisah "sesuai PK/PP/PKB", tanpa menetapkan pengali tertentu seperti 1× atau 0,5× yang berlaku untuk alasan PHK lain.

Artinya, ada tidaknya uang pisah serta besarannya sepenuhnya bergantung pada ketentuan yang tertulis dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama di tempat Anda bekerja. Periksa dokumen tersebut langsung untuk mengetahui besaran dan syarat uang pisah yang berlaku bagi Anda.

Uang penghargaan masa kerja resign: kenapa tidak didapat

Uang penghargaan masa kerja (UPMK) adalah komponen yang mulai berlaku bagi pekerja dengan masa kerja 3 tahun ke atas, dan besarnya mengikuti pengali tertentu tergantung alasan PHK — misalnya 1× untuk pensiun atau efisiensi. Namun, karena Pasal 50 PP 35/2021 secara eksplisit mengecualikan resign dari hak UPMK, berapa pun lama masa kerja seorang karyawan, UPMK tidak berlaku saat ia mengundurkan diri.

Hal ini berbeda dengan PHK karena pensiun yang tetap mendapat UPMK 1× di samping uang pesangon 1,75×, atau PHK efisiensi karena perusahaan merugi yang tetap mendapat UPMK 1× meski uang pesangonnya hanya 0,5×. Resign adalah satu-satunya kategori dalam tabel pengali PP 35/2021 yang sama sekali tidak mendapat UP maupun UPMK.

Pajak atas uang pengganti hak dan uang pisah saat resign

Uang penggantian hak dan uang pisah yang diterima saat resign tetap dikenakan PPh 21 yang bersifat final sesuai PP 68/2009, sama seperti pajak atas pesangon pada umumnya. Tarifnya berlapis, dengan lapisan pertama senilai 50 juta pertama dikenakan tarif 0%.

Artinya, jika total uang penggantian hak dan uang pisah yang diterima masih di bawah ambang lapisan pertama tersebut, karyawan tidak dikenai potongan pajak atas komponen ini. Perhitungan pajak final ini otomatis muncul saat Anda memasukkan data ke kalkulator yang sudah memperhitungkan PPh 21 final sekaligus.

Hak lain: paklaring saat resign

Selain uang penggantian hak dan uang pisah, karyawan yang resign berhak meminta surat keterangan kerja atau yang biasa disebut paklaring dari perusahaan tempatnya bekerja. Dokumen ini berguna sebagai bukti riwayat kerja untuk melamar pekerjaan berikutnya, dan ketentuan format maupun isinya mengikuti kebijakan masing-masing perusahaan.

Jika Anda HR atau pemilik usaha yang perlu menerbitkan dokumen ini untuk karyawan yang resign, Anda bisa membuatnya lewat Surat Keterangan Kerja. Contoh format dan fungsi lengkap paklaring juga dibahas dalam artikel contoh paklaring kerja.

Hal lain yang perlu dicek sebelum mengajukan resign

Selain hak finansial, ada beberapa hal administratif yang baik diperiksa sebelum mengajukan pengunduran diri. Masa pemberitahuan atau notice period, proses serah terima pekerjaan, serta hak atas tunjangan hari raya (THR) proporsional jika resign terjadi menjelang hari raya, semuanya mengikuti ketentuan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau ketentuan instansi terkait yang berlaku di tempat Anda bekerja.

Khusus soal THR, jika Anda ingin memahami cara menghitung proporsinya berdasarkan masa kerja, Anda bisa membaca artikel cara menghitung THR proporsional atau langsung mencoba Kalkulator THR. Memastikan semua dokumen dan hak ini beres sebelum hari terakhir bekerja membantu proses pengunduran diri berjalan tanpa kendala administratif di kemudian hari.

Langkah berikutnya untuk menghitung hak resign Anda

Setelah memahami bahwa resign hanya memberi hak uang penggantian hak dan uang pisah — bukan uang pesangon atau UPMK — langkah selanjutnya adalah menghitung nominalnya secara spesifik berdasarkan upah dan kondisi Anda. Siapkan data upah pokok, tunjangan tetap, sisa cuti, dan ketentuan uang pisah dari PK/PP/PKB perusahaan Anda sebelum mulai menghitung.

Untuk mempercepat prosesnya sekaligus melihat potongan PPh 21 final yang berlaku, gunakan langsung Kalkulator Pesangon dari SatuTim — gratis, tanpa perlu mendaftar, dan hasilnya langsung tampil di browser.