Potongan BPJS Kesehatan karyawan: persentase dan cara hitung

Potongan BPJS Kesehatan karyawan penerima upah adalah sebesar 1% dari gaji per bulan, sedangkan perusahaan menanggung 4%, sehingga total iuran menjadi 5%. Iuran ini dihitung berdasarkan dasar upah bulanan dengan batas tertinggi atau plafon upah sebesar Rp12.000.000 sesuai ketentuan Perpres 64/2020. Jika penghasilan Anda berada di atas plafon tersebut, potongan BPJS Kesehatan maksimal bagi karyawan tetap dipatok pada nominal Rp120.000 per bulan.

Dalam sistem administrasi penggajian di Indonesia, pemotongan ini dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja setiap bulan ketika slip gaji diterbitkan. Baik pekerja, bagian personalia, maupun pemilik usaha perlu memahami pembagian beban iuran ini secara transparan, dasar upah yang digunakan, serta keterkaitannya dengan komponen pajak penghasilan karyawan.

Persentase iuran BPJS Kesehatan dan dasar perhitungannya

Besaran total iuran jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah ditetapkan sebesar 5% dari upah per bulan. Beban iuran tidak ditanggung seluruhnya oleh pekerja, melainkan dibagi bersama antara perusahaan dan karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:

• Bagian karyawan: 1% dari upah, dipotong langsung dari penghasilan bulanan pekerja.
• Bagian perusahaan: 4% dari upah, dibayarkan oleh pemberi kerja sebagai bagian dari tunjangan perlindungan kesehatan.

Dasar upah yang digunakan dalam perhitungan iuran BPJS Kesehatan adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Apabila seorang karyawan memperoleh tunjangan tidak tetap, seperti tunjangan kehadiran atau insentif yang besarannya berubah-ubah setiap bulan, komponen tunjangan tidak tetap tersebut tidak dimasukkan ke dalam dasar iuran jaminan kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Perpres 64/2020) menetapkan batas upah tertinggi atau plafon sebesar Rp12.000.000 per bulan. Ketentuan batas atas ini menjadi acuan utama dalam menentukan nilai nominal maksimal iuran yang wajib disetorkan:

• Potongan maksimal untuk karyawan adalah 1% × Rp12.000.000 = Rp120.000 per bulan.
• Iuran maksimal yang ditanggung perusahaan adalah 4% × Rp12.000.000 = Rp480.000 per bulan.
• Total setoran iuran bulanan maksimal ke BPJS Kesehatan adalah 5% × Rp12.000.000 = Rp600.000 per orang per bulan.

Bagi karyawan yang menerima upah pokok ditambah tunjangan tetap di bawah angka plafon Rp12.000.000, persentase 1% dan 4% dikalikan secara langsung dengan upah riil yang diterima setiap bulannya.

Tabel iuran BPJS Kesehatan untuk berbagai tingkat gaji

Untuk melihat penerapan persentase 1% bagian karyawan dan 4% bagian perusahaan pada berbagai kelompok gaji, perhatikan tabel rincian iuran per bulan berikut yang dihitung per 6 Oktober 2026:

Tabel di atas memperlihatkan cara kerja batas plafon upah secara nyata. Pada penghasilan Rp5.000.000 dan Rp10.000.000, dasar iuran sama persis dengan gaji yang diterima. Karyawan dengan gaji Rp5.000.000 menanggung iuran Rp50.000 dan perusahaan menyetor Rp200.000, dengan total Rp250.000. Pada tingkat gaji Rp10.000.000, karyawan dipotong Rp100.000 dan perusahaan membayar Rp400.000, dengan total Rp500.000.

Sebaliknya, pada tingkat gaji Rp15.000.000 dan Rp20.000.000, dasar perhitungan yang dipakai tidak lagi mengikuti nilai gaji riil, melainkan berhenti pada plafon maksimal Rp12.000.000. Oleh sebab itu, potongan untuk pekerja dengan gaji Rp15.000.000 maupun Rp20.000.000 nilainya sama dengan pekerja bergaji Rp12.000.000, yaitu tetap Rp120.000 untuk pekerja, Rp480.000 untuk pemberi kerja, dan total iuran bulanan adalah Rp600.000.

Hitung otomatis: Periksa pembagian iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan secara akurat melalui Kalkulator BPJS tanpa perlu menghitung rumus secara manual.

Cara menghitung potongan BPJS Kesehatan karyawan langkah demi langkah

Penerapan rumus perhitungan potongan BPJS Kesehatan sangat bergantung pada posisi upah karyawan terhadap batas plafon Rp12.000.000. Berikut adalah simulasi perhitungan langkah demi langkah dengan dua skenario dari data resmi di atas.

Contoh 1: Karyawan dengan gaji di bawah plafon (Rp5.000.000)

Seorang pekerja memiliki gaji pokok ditambah tunjangan tetap sebesar Rp5.000.000 per bulan tanpa tunjangan tidak tetap. Karena penghasilan ini berada di bawah batas plafon Rp12.000.000, maka penghitungan iuran dilakukan penuh atas nilai gaji tersebut:

1. Menentukan dasar upah iuran: Nilai upah yang digunakan adalah Rp5.000.000.
2. Menghitung potongan BPJS Kesehatan bagian karyawan: 1% × Rp5.000.000 = Rp50.000.
3. Menghitung iuran BPJS Kesehatan bagian perusahaan: 4% × Rp5.000.000 = Rp200.000.
4. Menghitung total setoran iuran ke BPJS Kesehatan: Rp50.000 + Rp200.000 = Rp250.000.

Pada slip gaji bulanan, gaji bruto pekerja akan dipotong sebesar Rp50.000 untuk jaminan kesehatan. Sementara itu, perusahaan membayarkan Rp200.000 sebagai beban tambahan di luar gaji pokok pekerja.

Contoh 2: Karyawan dengan gaji di atas plafon (Rp15.000.000)

Seorang pekerja memiliki gaji pokok ditambah tunjangan tetap sebesar Rp15.000.000 per bulan. Karena jumlah upah ini melebihi batas atas yang diatur dalam Perpres 64/2020, perhitungan iuran harus disesuaikan dengan nilai plafon:

1. Menentukan dasar upah iuran: Karena upah Rp15.000.000 melampaui plafon Rp12.000.000, dasar upah yang digunakan dibatasi maksimal sebesar Rp12.000.000.
2. Menghitung potongan BPJS Kesehatan bagian karyawan: 1% × Rp12.000.000 = Rp120.000.
3. Menghitung iuran BPJS Kesehatan bagian perusahaan: 4% × Rp12.000.000 = Rp480.000.
4. Menghitung total setoran ke kas jaminan kesehatan: Rp120.000 + Rp480.000 = Rp600.000.

Meskipun penghasilan pekerja mencapai Rp15.000.000 per bulan, potongan jaminan kesehatan bagi karyawan tetap bernilai Rp120.000 sesuai batas atas ketentuan Perpres 64/2020.

Perbedaan iuran BPJS Kesehatan perusahaan dan bagian karyawan

Pembagian persentase antara pekerja dan pemberi kerja memiliki perbedaan mendasar dalam struktur pembukuan penggajian maupun beban keuangan.

Bagian karyawan sebesar 1% merupakan potongan langsung yang mengurangi take home pay atau gaji bersih yang dibawa pulang oleh pekerja. Nilai ini tercantum pada kolom potongan di slip penghasilan bulanan.

Di sisi lain, iuran BPJS Kesehatan 2026 perusahaan sebesar 4% adalah iuran bpjs kesehatan perusahaan yang ditanggung penuh oleh pemberi kerja. Nominal 4% ini merupakan biaya tambahan ketenagakerjaan bagi perusahaan dan tidak boleh dipotong dari gaji pokok yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Pemberi kerja menyatukan setoran 4% bagian perusahaan dengan potongan 1% milik pekerja, lalu membayarkan total 5% tersebut secara kolektif setiap bulan.

Bagi pemilik usaha atau pengelola keuangan yang ingin mengetahui besaran pengeluaran riil setiap mempekerjakan karyawan, porsi perusahaan sebesar 4% ini wajib diakumulasikan ke dalam struktur beban tenaga kerja. Rincian pengeluaran perusahaan secara menyeluruh dapat dihitung dengan bantuan Kalkulator Biaya Karyawan.

Dampak iuran BPJS Kesehatan terhadap perhitungan PPh 21

Dalam administrasi perpajakan karyawan, premi jaminan kesehatan memiliki perlakuan khusus yang berpengaruh langsung terhadap pemotongan PPh 21 bulanan.

Berdasarkan ketentuan perpajakan ketenagakerjaan yang berlaku, premi jaminan yang dibayarkan oleh pemberi kerja dianggap sebagai penghasilan tambahan yang dinikmati pekerja. Berikut aturan perlakuan premi jaminan sosial terhadap pajak penghasilan:

1. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan BPJS Kesehatan bagian perusahaan masuk penghasilan bruto PPh 21. Artinya, nilai iuran 4% BPJS Kesehatan yang ditanggung perusahaan ditambahkan ke dalam upah bruto karyawan sebelum dihitung pajaknya.
2. Premi BPJS Kesehatan bagian karyawan (1%) tidak mengurangi penghasilan bruto dalam perhitungan PPh 21 bulanan.
3. Sebaliknya, pada program jaminan ketenagakerjaan, iuran JHT (2%) dan Jaminan Pensiun (1%) bagian karyawan diperlakukan sebagai pengurang penghasilan neto setahun.

Karena iuran 4% bagian perusahaan dikelompokkan sebagai penambah penghasilan bruto, nilai dasar perhitungan pajak bulanan pekerja menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah gaji pokoknya. Untuk memastikan estimasi potongan pajak dan nominal uang yang diterima tidak keliru, Anda dapat memeriksa simulasi penerimaan upah melalui Kalkulator Gaji Bersih atau melakukan pengecekan pemotongan pajak dengan Kalkulator PPh 21.

Perbandingan potongan BPJS Kesehatan dengan program jaminan lainnya

Selain potongan BPJS Kesehatan, gaji pekerja penerima upah juga dipotong untuk program jaminan ketenagakerjaan. Seluruh program perlindungan sosial bagi pekerja penerima upah memiliki ketentuan pembagian iuran dan plafon upah masing-masing:

• BPJS Kesehatan: 5% upah (4% perusahaan + 1% karyawan), plafon upah Rp12.000.000 (Perpres 64/2020).
• Jaminan Hari Tua (JHT): 5,7% upah (3,7% perusahaan + 2% karyawan), tanpa plafon upah.
• Jaminan Pensiun (JP): 3% upah (2% perusahaan + 1% karyawan), plafon upah Rp11.086.300 sejak Maret 2026 (mengalami penyesuaian berkala tiap bulan Maret).
• Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): ditanggung penuh oleh perusahaan sesuai tingkat risiko lingkungan kerja, yaitu 0,24%, 0,54%, 0,89%, 1,27%, atau 1,74% berdasarkan PP 44/2015 jo. PP 82/2019.
• Jaminan Kematian (JKM): 0,3% dari upah, seluruhnya dibayar oleh perusahaan.
• Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): tidak menambah beban iuran bagi pekerja maupun pemberi kerja karena dibiayai oleh pemerintah sebesar 0,22% dan melalui rekomposisi iuran JKK sebesar 0,14% berdasarkan ketentuan PP 6/2025.

Kombinasi dari iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan menentukan total potongan yang dialami karyawan setiap bulan. Berikut adalah tabel perbandingan potongan jaminan dari gaji karyawan berdasarkan data mesin hitung SatuTim:

Dari perbandingan tersebut, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:

• Potongan JHT sebesar 2% berlaku penuh tanpa batas atas upah. Pada gaji Rp5.000.000 potongannya adalah Rp100.000, pada gaji Rp10.000.000 menjadi Rp200.000, pada gaji Rp12.000.000 sebesar Rp240.000, pada gaji Rp15.000.000 menjadi Rp300.000, dan pada gaji Rp20.000.000 mencapai Rp400.000.
• Potongan Jaminan Pensiun sebesar 1% memiliki batas atas upah Rp11.086.300 sejak Maret 2026. Akibatnya, pada penghasilan Rp12.000.000, Rp15.000.000, dan Rp20.000.000, nilai potongan JP tertahan pada angka maksimal Rp110.863 per bulan.
• Potongan BPJS Kesehatan sebesar 1% berhenti pada angka maksimal Rp120.000 untuk penghasilan Rp12.000.000, Rp15.000.000, maupun Rp20.000.000 karena plafon upah Rp12.000.000.
• Karena adanya plafon pada program Jaminan Pensiun dan BPJS Kesehatan, persentase total potongan dari gaji karyawan menurun seiring kenaikan penghasilan, yaitu 4% pada gaji Rp5.000.000 dan Rp10.000.000, menjadi 3,92% pada gaji Rp12.000.000, 3,54% pada gaji Rp15.000.000, dan 3,15% pada gaji Rp20.000.000.

Langkah praktis mengelola iuran BPJS dalam penggajian

Agar pengelolaan slip gaji bulanan di perusahaan Anda berjalan tertib dan terhindar dari kekeliruan perhitungan, berikut langkah praktis yang dapat diterapkan:

1. Pastikan pemisahan komponen gaji pokok dan tunjangan tetap dilakukan dengan jelas dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, karena kedua komponen ini menjadi dasar resmi perhitungan iuran.
2. Terapkan batas plafon jaminan sosial secara tepat. Batasi dasar iuran BPJS Kesehatan pada nominal Rp12.000.000 sesuai Perpres 64/2020 dan plafon Jaminan Pensiun pada nominal Rp11.086.300 yang berlaku sejak Maret 2026.
3. Perhitungkan premi BPJS Kesehatan bagian perusahaan (4%), JKK (0,24% hingga 1,74%), dan JKM (0,3%) ke dalam komponen penghasilan bruto sebelum menghitung potongan PPh 21 karyawan.
4. Lakukan penyetoran iuran jaminan sosial secara tepat waktu setiap bulan sesuai ketentuan instansi terkait agar kepesertaan jaminan kesehatan seluruh staf tetap aktif tanpa kendala layanan medis.

Untuk mempermudah pekerjaan administrasi payroll dan memastikan perhitungan iuran karyawan maupun porsi perusahaan akurat hingga satuan rupiah terkecil, gunakan Kalkulator BPJS sekarang juga secara langsung melalui peramban Anda.