Tabel tarif TER PPh 21 2026: Kategori A, B, C dan Aturannya

Tabel tarif TER PPh 21 2026 merupakan pedoman pemotongan pajak penghasilan bulanan bagi pegawai tetap yang dikelompokkan ke dalam kategori A, B, dan C berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Melalui skema tarif efektif rata-rata (TER), pemotongan pajak pada masa Januari hingga November dilakukan secara langsung dengan mengalikan persentase tarif terhadap total penghasilan bruto sebulan. Aturan ini mempermudah administrasi penggajian sebelum dilakukan perhitungan ulang tahunan pada masa pajak Desember.

Memahami pembagian kategori dan cara membaca rentang penghasilan bruto sangat penting bagi pemberi kerja maupun pekerja agar pemotongan pajak bulanan berjalan tertib dan transparan sesuai regulasi yang berlaku.

Pengertian TER PPh 21 dan Dasar Hukum yang Berlaku

Banyak wajib pajak bertanya mengenai apa itu skema TER. Secara sederhana, TER PPh 21 adalah metode pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 bulanan menggunakan persentase tarif efektif langsung atas penghasilan bruto tanpa perlu menghitung pengurangan biaya jabatan, iuran pensiun, atau PTKP bulanan di setiap masa pajak reguler.

Sejak 1 Januari 2024, PPh 21 pegawai tetap dipotong dengan tarif efektif rata-rata (TER) yang berlandaskan pada dua aturan utama:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023).
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (PMK 168/2023).

Sebelum berlakunya aturan ini, perhitungan PPh 21 bulanan mengharuskan perusahaan menyetahunkan penghasilan neto setiap bulan, mengurangi PTKP, lalu menerapkan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dengan mekanisme TER, proses hitung bulanan menjadi jauh lebih ringkas. Rumus pemotongan PPh 21 untuk masa Januari sampai November cukup menggunakan:

PPh 21 bulanan = Penghasilan bruto sebulan × Tarif TER (kategori A, B, atau C)

Penerapan skema ini tidak mengubah beban pajak tahunan pegawai tetap secara keseluruhan. Mekanisme TER hanya mengatur cara pemotongan dari bulan Januari hingga November, sedangkan pada masa pajak Desember (masa pajak terakhir), PPh 21 setahun penuh dihitung kembali secara definitif menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh.

Pembagian Kategori TER PPh 21 2026 Berdasarkan Status PTKP

Pengelompokan kategori TER PPh 21 2026 sepenuhnya ditentukan oleh status perkawinan dan jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender pajak. Besaran nilai PTKP setahun masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 (PMK 101/PMK.010/2016).

Ada tiga kategori TER yang digunakan untuk menentukan tarif bulanan pegawai tetap:

• Kategori A: Meliputi pegawai dengan status tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), tidak kawin dengan 1 tanggungan (TK/1), dan kawin tanpa tanggungan (K/0).
• Kategori B: Meliputi pegawai dengan status tidak kawin dengan 2 tanggungan (TK/2), tidak kawin dengan 3 tanggungan (TK/3), kawin dengan 1 tanggungan (K/1), dan kawin dengan 2 tanggungan (K/2).
• Kategori C: Dikhususkan bagi pegawai dengan status kawin dengan 3 tanggungan (K/3).

Berikut adalah rincian status PTKP, besaran PTKP setahun, dan kategori TER yang ditetapkan:

Status tanggungan tersebut diakui maksimal tiga orang untuk setiap keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus.

Daftar TER PPh 21 2026 Kategori A, B, dan C

Setiap kategori TER memiliki lapisan penghasilan bruto bulanan dengan persentase tarif yang bertingkat. Batas bawah tarif dimulai dari 0% untuk penghasilan bruto tertentu hingga lapisan tertinggi. Berikut adalah daftar tarif pemotongan bulanan untuk rentang penghasilan bruto bulanan Rp0 sampai Rp35.000.000.

Tabel TER Kategori A

Tabel ini berlaku bagi pegawai dengan status TK/0, TK/1, dan K/0:

Tabel TER Kategori B

Tabel ini berlaku bagi pegawai dengan status TK/2, TK/3, K/1, dan K/2:

Tabel TER Kategori C

Tabel ini berlaku khusus bagi pegawai dengan status K/3:

Hitung otomatis: Ingin mengetahui potongan pajak bulanan dan simulasi hitung ulang Desember tanpa salah hitung rentang tarif? Gunakan Kalkulator PPh 21 yang sudah disesuaikan dengan PMK 168/2023.

Komponen Penghasilan Bruto untuk Menentukan Tarif TER

Penghasilan bruto yang menjadi dasar pengalian tarif TER bukan hanya terdiri dari gaji pokok. Berdasarkan aturan perpajakan, penghasilan bruto TER mencakup seluruh penerimaan tunai maupun fasilitas yang tergolong sebagai objek pajak pada bulan yang bersangkutan.

Komponen yang masuk ke dalam penghasilan bruto TER meliputi:

• Gaji pokok.
• Seluruh tunjangan tetap maupun tidak tetap.
• Upah lembur.
• Bonus atau Tunjangan Hari Raya (THR) pada bulan dibayarkan.
• Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang dibayar perusahaan.
• Premi Jaminan Kematian (JKM) yang dibayar perusahaan (tetap 0,3%).
• Iuran BPJS Kesehatan bagian perusahaan sebesar 4% (dengan plafon upah Rp12.000.000).

Sementara itu, iuran Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) yang dibayar oleh perusahaan bukan merupakan penghasilan bruto bagi pegawai, sehingga tidak dimasukkan dalam dasar perhitungan TER bulanan. Besaran tarif JKK sendiri bergantung pada tingkat risiko pekerjaan di tempat kerja pemberi kerja.

Bagi pegawai yang belum memiliki NPWP atau NIK yang belum terdaftar sebagai NPWP, tarif pemotongan PPh 21 dikenakan 20% lebih tinggi dari tarif normal. Ketentuan ini wajib diperhatikan agar pekerja segera melakukan validasi data kependudukan mereka.

Cara Membaca Tabel dan Contoh Perhitungan per Status

Untuk membaca tabel tarif TER bulanan, langkah pertama adalah menjumlahkan seluruh penghasilan bruto pegawai pada bulan tersebut. Selanjutnya, sesuaikan status PTKP pegawai untuk menentukan apakah ia masuk ke Kategori A, Kategori B, atau Kategori C. Setelah kategori ditentukan, cari rentang penghasilan bruto yang memuat angka penghasilan bruto pegawai tersebut, lalu kalikan persentase tarifnya.

Sebagai gambaran, berikut adalah contoh perhitungan potongan PPh 21 per bulan (Januari–November) dengan asumsi gaji pokok tanpa tunjangan lain, pegawai ber-NPWP, serta ikut program BPJS penuh (JKK tingkat risiko rendah 0,54%, JKM 0,3%, dan BPJS Kesehatan perusahaan 4%):

Contoh 1: Tarif TER PPh 21 TK 0 (Kategori A)

Seorang pegawai dengan status TK/0 memiliki gaji Rp10.000.000 per bulan. Perusahaan menanggung premi JKK risiko rendah (0,54%), JKM (0,3%), dan BPJS Kesehatan (4%).

Penghasilan bruto TER pegawai tersebut menjadi Rp10.484.000. Karena statusnya TK/0, pegawai ini masuk ke Kategori A. Pada tabel Kategori A, rentang Rp10.350.001–Rp10.700.000 dikenakan tarif 2,5%.

Potongan PPh 21 bulanan dihitung sebagai berikut:

PPh 21 per bulan = Rp10.484.000 × 2,5% = Rp262.100.

Contoh 2: Tarif TER PPh 21 K2 atau K1 (Kategori B)

Jika pegawai lain memiliki gaji yang sama, yaitu Rp10.000.000, tetapi berstatus kawin dengan tanggungan seperti K/1 atau K/2, status tersebut masuk ke dalam Kategori B.

Dengan penghasilan bruto TER yang sama yakni Rp10.484.000, pegawai ini masuk ke rentang Rp9.200.001–Rp10.750.000 pada tabel Kategori B. Tarif yang berlaku adalah 1,5%.

Potongan PPh 21 bulanan dihitung sebagai berikut:

PPh 21 per bulan = Rp10.484.000 × 1,5% = Rp157.260.

Perbedaan kategori status PTKP menghasilkan potongan bulanan yang berbeda, meskipun nilai gaji pokok dan bruto TER yang diterima kedua pegawai sama persis.

Untuk melihat pembahasan skenario gaji ini lebih mendalam, Anda dapat membaca panduan cara menghitung PPh 21 TER yang mengulas contoh gaji Rp10.000.000 secara rinci.

Mengapa Skema TER Hanya Berlaku Januari hingga November

Banyak wajib pajak mengira tarif TER berlaku sepanjang tahun kalender penuh. Namun, sesuai PP 58/2023 dan PMK 168/2023, tarif TER bulanan hanya digunakan pada masa pajak Januari hingga November.

Pada masa pajak Desember (masa pajak terakhir), skema TER tidak lagi digunakan. Pemotong pajak harus menghitung ulang seluruh kewajiban pajak pegawai selama setahun penuh secara definitif dengan langkah-langkah berikut:

1. Seluruh penghasilan bruto setahun dijumlahkan (termasuk gaji, tunjangan, lembur, bonus, THR, dan premi asuransi dari pemberi kerja).
2. Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan sebesar 5% dari bruto, maksimal Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun.
3. Iuran JHT dan JP bagian pegawai ikut mengurangi penghasilan bruto untuk menghasilkan penghasilan neto setahun (pada periode Oktober 2026, plafon upah JP tercatat sebesar Rp11.086.300).
4. Penghasilan neto setahun dikurangi PTKP tahunan sesuai status untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Nilai PKP dibulatkan ke bawah ke ribuan rupiah penuh.
5. Pajak terutang setahun dihitung menggunakan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas PKP.
6. Total pajak terutang setahun tersebut kemudian dikurangi akumulasi PPh 21 yang sudah dipotong dari bulan Januari hingga November.

Selisih perhitungan pada bulan Desember tersebut menghasilkan potongan pajak masa Desember. Karena persentase TER bulanan merupakan tarif rata-rata perkiraan, hasil perhitungan pada bulan Desember bisa menghasilkan kurang bayar yang lebih besar dari potongan bulan-bulan sebelumnya, atau justru menghasilkan status lebih bayar apabila pajak yang dipotong Januari–November melebihi pajak terutang setahun.

Langkah Praktis Menghitung Potongan PPh 21 Karyawan

Menghitung pemotongan pajak bulanan membutuhkan ketelitian dalam menentukan komponen penambah bruto, status PTKP, hingga batas rentang persentase tarif TER. Perusahaan juga perlu mengantisipasi perhitungan ulang pada masa pajak terakhir agar tidak terjadi selisih pencatatan.

Bagi Anda yang mengelola administrasi payroll atau ingin memeriksa potongan pada slip gaji, lakukan verifikasi data secara rutin:

1. Pastikan status PTKP pegawai telah diperbarui per 1 Januari tahun pajak berjalan.
2. Identifikasi komponen upah, termasuk premi jaminan sosial yang ditanggung perusahaan.
3. Cek apakah pegawai telah memiliki NPWP aktif agar tidak dikenakan tarif 20% lebih tinggi.
4. Gunakan bantuan alat hitung digital untuk menghindari kekeliruan pencarian baris tarif.

Anda dapat mengestimasi take-home pay secara keseluruhan menggunakan Kalkulator Gaji Bersih. Selain itu, untuk menghitung potongan bulanan kategori A, B, atau C sekaligus simulasi hitung ulang Desember yang sesuai dengan PMK 168/2023, coba langsung Kalkulator PPh 21 SatuTim secara gratis langsung di browser Anda.