THR adalah tunjangan hari raya keagamaan yang wajib dibayarkan perusahaan kepada setiap pekerja, bukan sekadar bonus sukarela. Berdasarkan Permenaker 6/2016, hak ini berlaku untuk pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan terus-menerus, baik berstatus PKWT (kontrak) maupun PKWTT (tetap). Besarannya ditentukan oleh masa kerja, dan pembayarannya wajib penuh paling lambat 7 hari sebelum hari raya, tidak boleh dicicil.
THR adalah apa, dan kenapa disebut hak karyawan?
THR singkatan dari tunjangan hari raya keagamaan. Disebut hak karyawan karena pembayarannya bukan kebijakan yang bisa ditawar perusahaan, melainkan kewajiban yang diatur Permenaker 6/2016. Selama syarat masa kerja terpenuhi, karyawan otomatis berhak menerimanya setiap tahun menjelang hari raya keagamaan masing-masing.
Perbedaan mendasar dengan bonus terletak di sini: bonus sifatnya diskresioner, artinya perusahaan boleh memberikan atau tidak tergantung kinerja dan kebijakan internal. THR tidak demikian. Selama pekerja memenuhi syarat masa kerja, THR wajib dibayarkan terlepas dari performa individu atau kondisi keuangan perusahaan.
Siapa yang berhak menerima THR?
Menurut Permenaker 6/2016, syarat utama penerima THR adalah masa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus. Status hubungan kerja tidak membedakan hak ini — baik pekerja PKWT (kontrak) maupun PKWTT (tetap) sama-sama berhak selama syarat masa kerja terpenuhi.
Untuk pekerja harian lepas, perhitungan upahnya sedikit berbeda. Jika masa kerja sudah 12 bulan atau lebih, dasar perhitungan memakai rata-rata upah 12 bulan terakhir. Jika masa kerja kurang dari 12 bulan, dasarnya adalah rata-rata upah per bulan selama masa kerja berjalan.
Kenapa pekerja harian lepas dihitung berbeda?
Pekerja harian lepas umumnya tidak memiliki nominal upah bulanan yang tetap karena upah dibayarkan per hari kerja atau per satuan hasil. Karena itu, Permenaker 6/2016 memakai pendekatan rata-rata upah sebagai dasar perhitungan THR, bukan angka upah bulanan tunggal seperti pekerja dengan upah tetap. Pendekatan ini membuat THR tetap bisa dihitung secara adil meskipun jumlah hari kerja setiap bulan berbeda-beda.
Perusahaan yang mempekerjakan banyak pekerja harian lepas sebaiknya menyimpan catatan upah bulanan secara rapi, karena data ini menjadi dasar perhitungan rata-rata saat THR jatuh tempo. Tanpa catatan yang lengkap, perhitungan THR berisiko tidak akurat dan berpotensi menimbulkan selisih dengan hak yang seharusnya diterima pekerja.
Karyawan kontrak (PKWT) dapat THR?
Jawabannya ya. Status PKWT tidak menghilangkan hak atas THR selama masa kerja sudah mencapai minimal 1 bulan terus-menerus. Sebagai contoh dari ketentuan yang berlaku, karyawan PKWT dengan masa kerja 6 bulan dan upah Rp5.000.000 berhak menerima THR sebesar Rp2.500.000, dihitung dari 6/12 dikali upah sebulan.
Jadi anggapan bahwa THR hanya untuk karyawan tetap adalah keliru. Yang menentukan hak atas THR adalah lama masa kerja, bukan jenis perjanjian kerja.
Berapa besaran THR yang harus dibayar?
Rumus dasarnya sederhana. Untuk masa kerja 12 bulan atau lebih, THR sama dengan 1 bulan upah penuh. Untuk masa kerja 1 sampai kurang dari 12 bulan, THR dihitung proporsional: masa kerja (dalam bulan penuh) dibagi 12, dikalikan 1 bulan upah. Upah sebulan yang dipakai sebagai dasar perhitungan adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap.
| Masa kerja | Rumus | THR |
|---|---|---|
| 12 bulan atau lebih | 1 × Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| 8 bulan | 8/12 × Rp5.000.000 | Rp3.333.333 |
| 0 bulan | belum berhak (kurang dari 1 bulan) | Rp0 |
Sebagai gambaran lain, karyawan dengan upah pokok Rp6.000.000 dan tunjangan tetap Rp1.000.000 (total upah sebulan Rp7.000.000) dengan masa kerja 3 tahun berhak menerima THR sebesar Rp7.000.000, karena sudah memenuhi syarat 12 bulan atau lebih sehingga mendapat 1 bulan upah penuh.
Perlu dicatat, komponen yang dihitung hanya upah pokok dan tunjangan tetap. Jika ada komponen lain di luar itu, perlakuannya mengikuti perjanjian kerja atau peraturan perusahaan masing-masing.
Kapan batas waktu pembayaran THR?
Permenaker 6/2016 mewajibkan THR dibayar penuh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan, dan tidak boleh dicicil. THR diberikan sekali setahun sesuai hari raya keagamaan masing-masing pekerja, kecuali ada kesepakatan lain antara pengusaha dan pekerja.
Sebagai contoh penerapan batas waktu ini: THR Natal 2026 (25 Desember) paling lambat dibayar 18 Desember 2026. Sementara itu, Idulfitri 2027 yang jatuh pada 10–11 Maret 2027 membuat THR Lebaran paling lambat dibayarkan pada 3 Maret 2027. Dua contoh ini menegaskan bahwa patokan batas waktu selalu dihitung mundur 7 hari dari tanggal hari raya masing-masing, bukan tanggal yang sama untuk semua pekerja.
Hitung otomatis: Masukkan upah dan masa kerja Anda untuk tahu THR penuh atau proporsional beserta estimasi pajaknya di Kalkulator THR.
THR sesuai hari raya keagamaan masing-masing pekerja
Karena THR diberikan sesuai hari raya keagamaan masing-masing pekerja, satu perusahaan dengan karyawan berbeda agama akan memiliki jadwal pembayaran yang berbeda pula sepanjang tahun. Karyawan yang merayakan Idulfitri menerima THR menjelang Lebaran, sedangkan karyawan yang merayakan Natal menerima THR menjelang 25 Desember. Pola ini berlaku kecuali ada kesepakatan lain antara pengusaha dan pekerja yang mengatur waktu pembayaran secara berbeda.
Bagi tim HR atau pemilik usaha yang mengelola karyawan dengan latar belakang agama beragam, penting untuk memetakan tanggal hari raya setiap tahun agar batas waktu 7 hari sebelum hari raya tidak terlewat untuk masing-masing kelompok pekerja. Anda bisa memeriksa jadwal hari libur nasional dan hari raya keagamaan lewat Kalender Libur Nasional untuk membantu perencanaan ini.
THR adalah gaji ke-13? Ini bedanya dengan bonus
Banyak orang menyebut THR sebagai "gaji ke-13" karena untuk pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, nilainya setara satu bulan upah penuh — sekilas mirip gaji tambahan di akhir tahun atau menjelang hari raya. Namun secara hukum, THR dan gaji ke-13 bukan istilah yang identik, dan yang diatur secara wajib dalam Permenaker 6/2016 adalah THR keagamaan, bukan konsep gaji ke-13.
Perbedaan paling jelas antara THR dan bonus ada pada sifat kewajibannya. THR wajib dibayarkan selama syarat masa kerja terpenuhi, besarannya mengikuti rumus masa kerja dibagi 12, dan batas waktunya diatur tegas yaitu paling lambat 7 hari sebelum hari raya tanpa boleh dicicil. Bonus tidak memiliki kewajiban hukum semacam itu — pemberian, besaran, dan waktunya sepenuhnya bergantung pada kebijakan perusahaan atau kesepakatan dalam perjanjian kerja.
THR dan potongan pajak penghasilan
Saat dibayarkan, THR ikut menjadi bagian dari penghasilan bruto untuk perhitungan PPh 21 di bulan tersebut. Akibatnya, potongan pajak penghasilan pada bulan THR dibayar akan lebih tinggi dibanding bulan-bulan biasa, karena basis penghasilan yang dipakai untuk menghitung pajak ikut membesar.
Bagi karyawan maupun tim HR, penting untuk memperkirakan potongan ini lebih awal agar jumlah yang diterima di rekening tidak mengejutkan. Anda bisa mengecek estimasi potongan PPh 21 dari penghasilan termasuk THR lewat Kalkulator PPh 21, atau melihat gambaran gaji bersih bulanan secara umum lewat Kalkulator Gaji Bersih. Perhitungan ini juga berguna bagi pemilik usaha agar penganggaran kas untuk membayar THR beserta kewajiban pajaknya bisa disiapkan jauh sebelum batas waktu 7 hari jatuh tempo.
Langkah berikutnya memastikan THR Anda sudah benar
Setelah memahami bahwa THR adalah hak yang melekat sejak masa kerja mencapai 1 bulan, langkah paling praktis adalah menghitung sendiri berapa nominal yang seharusnya Anda terima atau bayarkan, sesuai masa kerja dan komponen upah masing-masing. Jangan menunggu mendekati batas waktu pembayaran untuk memastikan angkanya sudah tepat.
Jika Anda mengelola penggajian untuk tim dengan banyak karyawan berstatus PKWT dan PKWTT sekaligus, proses penghitungan THR secara manual satu per satu bisa memakan waktu dan rawan selisih. Panduan Payroll otomatis PPh 21 + BPJS di SatuTim bisa membantu menyederhanakan proses ini agar perhitungan THR dan komponen payroll lainnya konsisten setiap periode.
Gunakan Kalkulator THR di SatuTim untuk menghitung THR penuh atau proporsional beserta estimasi potongan pajaknya secara gratis, tanpa perlu mendaftar, langsung di browser Anda.