Uang penghargaan masa kerja (UPMK) adalah salah satu komponen hak pekerja yang diputus hubungan kerja (PHK), berupa sejumlah bulan upah yang dihitung berdasarkan lama masa kerja, mulai berlaku sejak masa kerja 3 tahun ke atas. Besarannya diatur dalam PP 35/2021 Pasal 40 ayat (3), mulai dari 2 bulan upah untuk masa kerja 3 sampai kurang dari 6 tahun, hingga 10 bulan upah untuk masa kerja 24 tahun atau lebih. UPMK berbeda dari uang pesangon dan hanya diberikan untuk alasan PHK tertentu, bukan untuk pekerja yang mengundurkan diri.
Uang penghargaan masa kerja adalah apa dan apa dasar hukumnya?
Uang penghargaan masa kerja adalah kompensasi tambahan di luar uang pesangon yang menghargai lamanya seorang pekerja mengabdi di perusahaan sebelum mengalami PHK. Dasar hukumnya adalah PP 35/2021 Pasal 40 ayat (3). Dasar upah yang dipakai untuk menghitung UPMK sama dengan dasar upah pesangon, yaitu upah pokok ditambah tunjangan tetap sebulan.
Nilai pada tabel UPMK adalah batas minimum, bukan angka tetap yang tidak bisa diubah. Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 menegaskan frasa "paling sedikit" pada ketentuan ini, sehingga perusahaan boleh memberikan lebih besar melalui perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja bersama (PKB).
Tabel uang penghargaan masa kerja berdasarkan masa kerja
Berikut tabel UPMK sesuai PP 35/2021 Pasal 40 ayat (3), berlaku mulai masa kerja 3 tahun:
| Masa kerja | UPMK |
|---|---|
| 3 sampai kurang dari 6 tahun | 2 bulan upah |
| 6 sampai kurang dari 9 tahun | 3 bulan upah |
| 9 sampai kurang dari 12 tahun | 4 bulan upah |
| 12 sampai kurang dari 15 tahun | 5 bulan upah |
| 15 sampai kurang dari 18 tahun | 6 bulan upah |
| 18 sampai kurang dari 21 tahun | 7 bulan upah |
| 21 sampai kurang dari 24 tahun | 8 bulan upah |
| 24 tahun atau lebih | 10 bulan upah |
Contoh nilai UPMK untuk upah Rp8.000.000
Untuk memudahkan, berikut nilai rupiah UPMK dengan asumsi upah pokok ditambah tunjangan tetap sebesar Rp8.000.000 sebulan:
| Masa kerja | UPMK | Nilai |
|---|---|---|
| 3 tahun | 2 bulan | Rp16.000.000 |
| 6 tahun | 3 bulan | Rp24.000.000 |
| 9 tahun | 4 bulan | Rp32.000.000 |
| 12 tahun | 5 bulan | Rp40.000.000 |
| 15 tahun | 6 bulan | Rp48.000.000 |
| 18 tahun | 7 bulan | Rp56.000.000 |
| 21 tahun | 8 bulan | Rp64.000.000 |
| 24 tahun | 10 bulan | Rp80.000.000 |
Jika upah Anda Rp8.000.000, uang penghargaan masa kerja 5 tahun masuk kategori 3 sampai kurang dari 6 tahun, yaitu 2 bulan upah atau Rp16.000.000. Untuk uang penghargaan masa kerja 10 tahun, masa kerja ini masuk kategori 9 sampai kurang dari 12 tahun, yaitu 4 bulan upah, sama seperti nilai pada baris masa kerja 9 tahun di tabel, yaitu Rp32.000.000.
Cara menghitung uang penghargaan masa kerja (UPMK)
Rumusnya sederhana: UPMK sama dengan jumlah bulan upah menurut kategori masa kerja, dikalikan dasar upah (upah pokok ditambah tunjangan tetap sebulan). Berikut langkah menghitungnya memakai contoh masa kerja 10 tahun dengan upah Rp8.000.000:
Langkah 1: Tentukan kategori masa kerja
Masa kerja 10 tahun termasuk kategori "9 sampai kurang dari 12 tahun"
Langkah 2: Lihat jumlah bulan upah pada tabel UPMK
Kategori ini setara 4 bulan upah
Langkah 3: Kalikan dengan dasar upah
4 bulan x Rp8.000.000 = Rp32.000.000
Hasil ini adalah nilai minimum UPMK sesuai PP 35/2021. Perhitungan hak PHK yang lengkap biasanya juga menyertakan uang pesangon dan uang penggantian hak (UPH) sekaligus, tergantung alasan PHK yang berlaku.
Hitung otomatis: Masukkan masa kerja, dasar upah, dan alasan PHK Anda untuk mendapatkan rincian uang pesangon, UPMK, UPH, dan estimasi PPh 21 sekaligus. Kalkulator Pesangon
Alasan PHK yang berhak mendapat UPMK dan yang tidak
Tidak semua PHK berhak atas UPMK. Pengalinya pun berbeda menurut alasan PHK, sedangkan pekerja yang mengundurkan diri sama sekali tidak berhak atas uang pesangon maupun UPMK. Berikut rinciannya sesuai PP 35/2021:
| Alasan PHK | Pasal | Uang pesangon | UPMK | Uang pisah |
|---|---|---|---|---|
| Efisiensi untuk mencegah kerugian | Pasal 43 ayat (2) | 1x | 1x | tidak |
| Efisiensi karena perusahaan merugi | Pasal 43 ayat (1) | 0,5x | 1x | tidak |
| Perusahaan tutup karena rugi 2 tahun | Pasal 44 ayat (1) | 0,5x | 1x | tidak |
| Perusahaan tutup bukan karena rugi | Pasal 44 ayat (2) | 1x | 1x | tidak |
| Perusahaan pailit | Pasal 47 | 0,5x | 1x | tidak |
| Pekerja melanggar PK/PP/PKB setelah SP1-SP3 | Pasal 52 ayat (1) | 0,5x | 1x | tidak |
| Mengundurkan diri (resign) | Pasal 50 | tidak | tidak | ya, sesuai PK/PP/PKB |
| Sakit berkepanjangan / cacat kerja lebih dari 12 bulan | Pasal 55 | 2x | 1x | tidak |
| Memasuki usia pensiun | Pasal 56 | 1,75x | 1x | tidak |
| Pekerja meninggal dunia (dibayar ke ahli waris) | Pasal 57 | 2x | 1x | tidak |
Dari tabel ini terlihat polanya: pengali uang pesangon berbeda-beda sesuai alasan PHK, mulai dari 0,5x hingga 2x, tetapi pengali UPMK seragam 1x untuk semua alasan PHK yang berhak menerimanya. Pekerja yang resign sesuai Pasal 50 tidak berhak atas uang pesangon maupun UPMK; hak yang diterima hanya uang penggantian hak (UPH) dan uang pisah sesuai ketentuan PK, PP, atau PKB perusahaan.
Uang penggantian hak (UPH) sendiri mencakup sisa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ongkos pulang pekerja beserta keluarga ke tempat diterima bekerja, serta hak lain sesuai PK/PP/PKB. Upah sehari untuk menghitung sisa cuti adalah upah sebulan dibagi 21 untuk pekerja 5 hari kerja seminggu, atau dibagi 25 untuk pekerja 6 hari kerja seminggu.
Hubungan UPMK dengan uang pesangon dan PPh 21
UPMK tidak berdiri sendiri. Pada PHK yang berhak, total hak yang diterima pekerja biasanya terdiri dari uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH) sekaligus, dengan pengali UP dan UPMK yang mengikuti alasan PHK pada tabel di atas. Ketiganya dijumlahkan menjadi total pesangon bruto yang dibayarkan kepada pekerja.
Total pesangon bruto tersebut dikenai PPh 21 final sesuai PP 68/2009, artinya dipotong satu kali saat pembayaran dan tidak digabung dengan penghasilan rutin bulanan. Tarifnya berlapis sebagai berikut:
| Jumlah bruto pesangon | Tarif |
|---|---|
| sampai Rp50.000.000 | 0% |
| di atas Rp50.000.000 sampai Rp100.000.000 | 5% |
| di atas Rp100.000.000 sampai Rp500.000.000 | 15% |
| di atas Rp500.000.000 | 25% |
Artinya, 50 juta pertama dari total pesangon bruto (termasuk UPMK) selalu bebas pajak, dan lapisan tarif berikutnya baru berlaku untuk kelebihannya. Karena perhitungannya melibatkan beberapa komponen dan tarif berlapis, menghitung manual cukup rawan salah terutama untuk masa kerja panjang.
Langkah berikutnya untuk menghitung hak PHK Anda
Setelah mengetahui tabel dan rumus UPMK, langkah berikutnya adalah memastikan alasan PHK yang berlaku, karena pengali uang pesangon dan status UPMK berbeda untuk tiap alasan seperti efisiensi, pensiun, atau resign. Periksa juga sisa cuti dan hak lain yang masuk komponen UPH sebelum menjumlahkan total pesangon bruto. Anda bisa cek sisa hak cuti terlebih dahulu memakai Kalkulator Cuti sebelum menghitung UPH secara lengkap.
Untuk mendapatkan rincian lengkap uang pesangon, UPMK, UPH, dan estimasi PPh 21 final sekaligus sesuai alasan PHK Anda, gunakan Kalkulator Pesangon. Tool ini gratis, tanpa perlu daftar, dan hasilnya langsung tampil di browser.